Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Simak Profil Pajak Kota Gerbang Utama Pulau Sumatra

A+
A-
8
A+
A-
8
Simak Profil Pajak Kota Gerbang Utama Pulau Sumatra

BANDAR Lampung merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung. Lokasinya yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra menjadikan kota ini disebut sebagai gerbang utama Pulau Sumatra.

Strategisnya lokasi tersebut membuat kota ini berperan penting dalam jalur transportasi darat dan distribusi logistik antara Pulau Jawa dengan Sumatra. Akibatnya, sektor perdagangan cukup mendominasi aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, Kota Bandar Lampung memiliki perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1.166.066 jiwa. Sementara itu, luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 197,2 km2.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
BPS Kota Bandar Lampung mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2020 adalah senilai Rp58,87 triliun. Perekonomian di daerah ini banyak ditopang sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 21% dari total PDRB 2020.

Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor transportasi dan perdagangan memiliki kontribusi masing-masing sebesar 13%. Sektor konstruksi serta sektor informasi dan komunikasi masing-masing mencetak angka kontribusi sebesar 11% dan 7%.


Baca Juga: Pindah KPP karena Alamat di KTP Berubah, Bagaimana Prosedurnya?

Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Bandar Lampung pada 2020 mencapai Rp2,15 triliun.

Dana perimbangan menjadi penopang terbesar pembangunan Kota Bandar Lampung dengan kontribusi senilai Rp1,32 triliun atau 62% dari total pendapatan. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi senilai Rp537,54 miliar atau 25% dari total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling rendah, yaitu senilai Rp287,88 miliar atau 13% dari total pendapatan.

Jika ditelusuri secara lebih terperinci, realisasi PAD Kota Bandar Lampung didominasi pajak daerah yang mencapai Rp410,46 miliar atau 76% dari total PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah berkontribusi senilai Rp80,09 miliar atau 15% dari total PAD.

Baca Juga: Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp25,73 miliar dan Rp21,28 miliar.


Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Bandar Lampung menunjukkan tren fluktuatif sepanjang 2016 sampai dengan 2020. Secara keseluruhan, realisasi pajak Bandar Lampung belum berhasil mencapai target APBD pada periode bersangkutan.

Baca Juga: Pemprov DKI Tetapkan Tarif PBB Nol Persen untuk Objek Pajak Ini

Jika diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung pada 2016 mencapai Rp324,67 miliar atau 69% dari target yang ditetapkan.

Berikutnya, pada 2017, kinerja pajak mengalami penurunan dengan pencapaian sebesar 68% dari target atau senilai Rp373,76 miliar. Pada 2018, realisasi pajak mengalami peningkatan dengan nilai Rp398,45 miliar atau 74% dari target APBD.

Pada 2019, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp480,42 miliar atau 79% dari target yang ditetapkan. Kinerja pajak Kota Bandar Lampung mengalami penurunan kembali pada 2020 karena hanya sebesar 51% dari target penerimaan atau Rp410,46 miliar.

Baca Juga: Tinggal 10 Hari! WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraaan


Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, pajak penerangan jalan (PPJ) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Bandar Lampung pada 2019, yaitu senilai Rp106,65 miliar.

Kemudian, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp106,22 miliar. Sementara itu, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi senilai Rp66,95 miliar.

Baca Juga: Buruan Ikut! Ada Program Hapus Denda PBB Hingga 29 Juli 2022

Selanjutnya, pajak pajak restoran serta pajak reklame memberi kontribusi masing-masing senilai Rp62,73 miliar dan Rp25,72 miliar. Selain itu, pajak hotel memberikan kontribusi senilai Rp22,25 miliar terhadap realisasi pajak daerah Bandar Lampung.

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 s.t.d.t.d Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Informasi mengenai peraturan daerah Kota Bandar Lampung dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.bandarlampungkota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Bandar Lampung.

Baca Juga: Cuma 2 Bulan! Pemkot Adakan Program Pemutihan Pajak


Tax Ratio
Berdasarkan pada penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory, kinerja pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Bandar Lampung pada 2020 tercatat sebesar 0,69%.

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada di angka 0,60%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Bandar Lampung relatif lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Baca Juga: Catat! Proyek dari Dana Hibah Tetap Perlu Dibuatkan Faktur Pajak


Administrasi Pajak
BERDASARKAN pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Optimalisasi realisasi pajak daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Upaya ini digencarkan demi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Siap-Siap! Karawang akan Kerek NJOP Setelah Tak Pernah Naik Sejak 2013

Demi mendongkrak penerimaan pajak daerah, BPPRD telah memasang tapping box di sejumlah hotel, restoran, tempat parkir, dan hiburan. Adapun fungsi tapping box ialah untuk merekam setiap transaksi pembayaran sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Namun, terdapat pelaku usaha yang berlaku curang dengan cara mematikan tapping box. Menghadapi tantangan tersebut, Pemkot membentuk tim khusus. Selain itu, Pemkot juga telah melakukan penyegelan terhadap hotel dan restoran yang melakukan kecurangan tersebut.

Penyegelan hotel dan restoran dilakukan hingga pengusaha terkait membayarkan tunggakan pajak beserta sanksi yang dikenakan. Dengan begitu, diharapkan pengusaha hotel dan restoran dapat merasakan efek jera dan tidak mengulanginya lagi.

Baca Juga: Wah! Coretax Mungkinkan DJP Terima dan Kirim Data AEOI Secara Otomatis

Di samping itu, Pemkot Bandar Lampung juga melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung. Kolaborasi ini dilakukan untuk penagihan tunggakan pajak daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (kaw)

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Bandar Lampung

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Wah! Anies Bebaskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar

Minggu, 12 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan, 19 WP Badan Dipanggil Kejati

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat