Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Rencananya, Seluruh Layanan Pajak Bakal Ditaruh di DJP Online

A+
A-
7
A+
A-
7
Rencananya, Seluruh Layanan Pajak Bakal Ditaruh di DJP Online

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak berencana memasukkan seluruh layanan pajak di dalam DJP Online. Rencana Ditjen Pajak (DJP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (27/4/2021).

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pengembangan sistem pelayanan Click, Call, and Counter (3C) akan bermuara pada pemanfaatan DJP Online.

“Nanti seluruh layanan pajak akan ditaruh di DJP Online. [Saat ini] dari 140 layanan, mungkin 26 atau 30 sudah di DJP Online. DJP Online nanti adalah portalnya wajib pajak berinteraksi dengan Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya. Simak ‘Transformasi Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak’.

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Untuk mengarah pada rencana tersebut, sambungnya, akan tergantung pada kemampuan DJP dalam melakukan autentikasi dengan data yang dimiliki. Saat ini, proses pengembangan terus berlanjut, termasuk dalam kerangka reformasi perpajakan.

Selain mengenai digitalisasi pelayanan pajak, ada pula bahasan tentang penerima tax holiday. Sejauh ini, penerima insentif pajak itu tidak secara cepat merealisasikan komitmen investasi yang telah disampaikan kepada pemerintah.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%
  • Bisa Berhubungan dengan Sistem yang Lain

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pembaruan core tax system dalam kerangka reformasi perpajakan masih terus berjalan. Core tax system dibangun secara terbuka agar bisa berhubungan dengan sistem manapun.

“Salah satu konsep di core tax system, dia harus bisa berhubungan dengan sistem manapun. Jadi, terbuka. Sistem bisa ngomong dengan siapapun [sistem yang lain] sepanjang sudah ada parameter yang jelas,” ujarnya. (DDTCNews)

  • Penerima Tax Holiday

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan investor tidak kunjung merealisasikan komitmen investasi. Salah satunya terkait dengan perizinan dan administrasi.

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

“Kendala utama investor adalah di pengadaan dan pembebasan lahan serta mendapatkan perizinan berusaha,” katanya.

Per Oktober 2020, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat investasi yang berhasil direalisasikan baru Rp27,15 triliun dari total rencana investasi Rp1.261,2 triliun. Dari 82 perusahaan yang menerima tax holiday, hanya 3 perusahaan yang telah merealisasikan investasinya. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Rencana Investasi

Berdasarkan pada data DJP, rencana investasi dari penanam modal penerima tax holiday pada Januari—Maret 2021 senilai Rp2,16 triliun. Meskipun baru 3 bulan, nilai rencana investasi itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Rencana investasi pada 2018 mencapai Rp208,5 triliun. Kemudian, nilainya melonjak pada 2019 dengan capaian Rp838,2 triliun. Namun, pada 2020, rencana investasi penerima tax holiday kembali menurun karena tercatat hanya Rp215,1 triliun.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sebenarnya trennya sangat bagus pada 2019. Namun, ada kemungkinan pandemi Covid-19 berdampak pada minat investasi, termasuk penerima tax holiday.

“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia agak menurun di 2020,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita
  • Kelengkapan Dokumen

Melalui akun Instagram-nya, DJP mengingatkan April sudah akan berakhir. Seperti diketahui, deadline penyampaian SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2020 jatuh pada Jumat, 30 April 2020. Artinya, wajib pajak badan tinggal memiliki waktu sekitar 4 hari lagi.

“Mengingat bulan April sudah mau berakhir. Yuk, lapor SPT Tahunan PPh Badan ya. Pastikan seluruh dokumennya sudah lengkap,” tulis DJP, Senin (26/4/2021).

Terkait dengan dokumen, wajib pajak juga perlu mempersiapkan lampiran SPT Tahunan PPh badan yang harus disampaikan. Seperti diketahui, formulir SPT Tahunan PPh badan terdiri atas Induk, Lampiran dan Lampiran Khusus. Simak ‘Apa Saja Lampiran SPT PPh Badan yang Wajib Dilaporkan?’. (DDTCNews)

Baca Juga: Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP
  • Ketentuan PEB Ekspor BKP Berwujud

Melalui PER-07/PJ/2021, dirjen pajak menegaskan pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP). PEB atas ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

PEB, masih dalam beleid itu, paling sedikit memuat 3 hal. Pertama, nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir. Kedua, nama, alamat, dan NPWP pemilik barang. Ketiga, dasar pengenaan pajak.

PEB memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap sesuai dengan ketentuan tersebut (memuat minimal 3 hal) dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Simak ‘Ini Ketentuan PEB Ekspor BKP Berwujud dalam Perdirjen Pajak yang Baru’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Dekati Masa Pelaporan SPT Tahunan, Jangan Lupa Siapkan EFIN

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, DJP Online, Single Login, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 28 April 2021 | 15:36 WIB
era digital seperti saat ini sudah seharusnya seluruh layanan perpajakan terintegrasi di DJP online. Dengan begitu seluruh layanan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh wajib pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 16:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Punya Tunggakan Hingga Rp3 Miliar, Aset Wajib Pajak Disita DJP

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kebutuhan Insentif Pajak Berubah Saat Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menimbang Insentif Pajak pada Tahun Depan

Rabu, 01 Desember 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tentukan Biaya Pinjaman yang Dibebankan Pakai EBITDA, Ini Kata DJP

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK