KEBIJAKAN PAJAK

Pentingnya Pemilihan Waktu Saat Penghasilan Dikenakan Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Desember 2020 | 16:30 WIB
Pentingnya Pemilihan Waktu Saat Penghasilan Dikenakan Pajak

WAKTU merupakan salah satu unsur penting dalam bidang perpajakan. Kemampuan otoritas pajak dalam menentukan kapan suatu 'pendapatan' dikenakan pajak dapat menentukan keuntungan serta kerugian yang diperoleh dari kegiatan pemungutan pajak.

Penentuan waktu yang tepat pun dapat dijadikan sebagai argumen yang kuat dalam sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dalam tahun fiskal tertentu, banyak wajib pajak cenderung berusaha untuk meminimalisir jumlah pendapatannya yang dikenakan pajak dengan ‘menunda’ waktu penetapan pendapatan kena pajak atau ‘memajukan’ waktu penetapan pengeluaran.

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Untuk itu, otoritas pajak menggunakan strategi baru, yakni dengan memaksimalkan ‘keuntungan’ kena pajak pada tahun tertentu untuk mencegah adanya wajib pajak yang meminimalisir jumlah pendapatannya yang dikenakan pajak.

Untuk memahami lebih dalam, buku berjudul "The Timing of Income Recognition in Tax Law and the Time Value of Money" yang ditulis oleh Moshe Shekel dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pembaca terutama dari kalangan akuntan dan pajak.

Pada dasarnya, buku ini ingin menjawab pertanyaan kapan pendapatan seseorang atau badan hukum dikenakan kewajiban pajak. Merujuk Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), segala jenis pendanaan yang diterima oleh seseorang akan dianggap sebagai 'pendapatan'.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Untuk diketahui, GAAP merupakan bentuk standarisasi laporan keuangan perusahaan yang dimaksudkan untuk memberi kepastian atas transparansi dan konsistensi dari suatu laporan keuangan perusahaan.

Namun demikian, tak semua pemasukan yang diterima seseorang atau badan hukum dapat dikatakan sebagai pendapatan yang dikenai pajak. Misal, pemasukan yang diterima sebagai deposit tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan pemasukan tersebut di masa mendatang atau sebagai uang muka dari hasil penjualan.

Baca Juga:
Gara-Gara Insentif Pajak Mobil Listrik, AS Digugat China ke WTO

Selanjutnya, buku ini terdiri atas sembilan bab yang dibuka dengan pengenalan mengenai isu yang dibahas di buku ini pada bab 1 serta ditutup dengan simpulan atas seluruh pembahasan dalam buku ini yang dimuat pada bab 9.

Pada bab lain dibahas mengenai metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak di antaranya metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak yang diperoleh dari deposit, yakni dengan menggunakan pendekatan pinjaman atau pendekatan pendapatan.

Apabila mengacu pada pendekatan pinjaman maka selama adanya kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut, setiap pertambahan jumlah keuntungan tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan kena pajak, melainkan sebagai kewajiban (liability).

Baca Juga:
Pungut Cukai Plastik, Negara Tetangga Ini Incar Setoran Rp 9,5 Triliun

Sebaliknya, apabila menggunakan pendekatan pendapatan maka setiap keuntungan yang diperoleh dari deposit akan dihitung sebagai pendapatan kena pajak terlepas dari adanya kewajiban untuk membayar kembali deposit tersebut.

Lebih lanjut, buku ini membahas metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak yang diperoleh dari pembayaran di muka antara lain dengan menggunakan pendekatan penangguhan, yakni pendapatan kena pajak ditetapkan saat suatu pembayaran di muka dikatakan sebagai ‘pendapatan’ berdasarkan ketentuan dari GAAP.

Selanjutnya, ada pula pendekatan pembayaran muka, yakni menetapkan pembayaran di muka sebagai pendapatan kena sejak yang terlepas dari ketentuan GAAP. Pendekatan ini menekankan pemisahan antara GAAP dan nilai-nilai pajak.

Baca Juga:
PPnBM Masih Dikaji, PM Malaysia Jamin Masyarakat Miskin Tak Terdampak

Selain itu, buku ini juga secara kritis mengkaji berbagai pendekatan yang digunakan untuk menetapkan waktu penetapan pendapatan kena pajak di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Israel seperti pendekatan pendapatan yang digunakan di Inggris.

Menariknya lagi, buku yang diterbitkan pada tahun 2009 ini menyarankan model pajak yang inovatif untuk mengidentifikasi keuntungan yang muncul bagi wajib pajak sebagai akibat dari perbedaan antara waktu penetapan pendapatan kena pajak dan pengeluaran, serta waktu penerimaan pendapatan atau pembayaran kewajiban.

Model yang dimaksud adalah model Comparative Value Taxation (CVT). Mengacu pada model ini, waktu penetapan pendapatan kena pajak dilakukan dengan berdasarkan tanggal pengakuan menurut GAAP atau berdasarkan tanggal pada tanda terima sebenarnya, terlepas dari sudah atau belum diterimanya pendapatan tersebut.

Baca Juga:
Jelang Pemilu, Otoritas Pajak India Bekukan Rekening Partai Oposisi

Meski sebagian besar pembahasan yang dimuat dalam buku ini berkaitan dengan permasalahan pajak di AS, Inggris, dan Israel, tak dapat dimungkiri bahwa teori tanpa adanya contoh-contoh empiris memang akan tampak seperti retorika belaka. Untuk itu, buku yang diterbitkan oleh Routledge ini layak untuk dijadikan pembelajaran bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum Indonesia.

Selain itu, berbagai model yang ditawarkan penulis dalam buku ini akan membuka wawasan baru yang lebih luas serta menunjukan berbagai perspektif baru dalam ilmu perpajakan dan akuntansi. Tertarik membaca buku ini? Silakan anda baca langsung di DDTC Library.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya