Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pentingnya Pemilihan Waktu Saat Penghasilan Dikenakan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pentingnya Pemilihan Waktu Saat Penghasilan Dikenakan Pajak

WAKTU merupakan salah satu unsur penting dalam bidang perpajakan. Kemampuan otoritas pajak dalam menentukan kapan suatu 'pendapatan' dikenakan pajak dapat menentukan keuntungan serta kerugian yang diperoleh dari kegiatan pemungutan pajak.

Penentuan waktu yang tepat pun dapat dijadikan sebagai argumen yang kuat dalam sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dalam tahun fiskal tertentu, banyak wajib pajak cenderung berusaha untuk meminimalisir jumlah pendapatannya yang dikenakan pajak dengan ‘menunda’ waktu penetapan pendapatan kena pajak atau ‘memajukan’ waktu penetapan pengeluaran.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata Kelautan, PPN Jasa Sewa Kapal Pesiar Dihapus

Untuk itu, otoritas pajak menggunakan strategi baru, yakni dengan memaksimalkan ‘keuntungan’ kena pajak pada tahun tertentu untuk mencegah adanya wajib pajak yang meminimalisir jumlah pendapatannya yang dikenakan pajak.

Untuk memahami lebih dalam, buku berjudul "The Timing of Income Recognition in Tax Law and the Time Value of Money" yang ditulis oleh Moshe Shekel dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pembaca terutama dari kalangan akuntan dan pajak.

Pada dasarnya, buku ini ingin menjawab pertanyaan kapan pendapatan seseorang atau badan hukum dikenakan kewajiban pajak. Merujuk Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), segala jenis pendanaan yang diterima oleh seseorang akan dianggap sebagai 'pendapatan'.

Baca Juga: FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Untuk diketahui, GAAP merupakan bentuk standarisasi laporan keuangan perusahaan yang dimaksudkan untuk memberi kepastian atas transparansi dan konsistensi dari suatu laporan keuangan perusahaan.

Namun demikian, tak semua pemasukan yang diterima seseorang atau badan hukum dapat dikatakan sebagai pendapatan yang dikenai pajak. Misal, pemasukan yang diterima sebagai deposit tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan pemasukan tersebut di masa mendatang atau sebagai uang muka dari hasil penjualan.

Baca Juga: Bebas Pajak, Impor Vaksin Covid-19 Harus Lewat Jalur Khusus

Selanjutnya, buku ini terdiri atas sembilan bab yang dibuka dengan pengenalan mengenai isu yang dibahas di buku ini pada bab 1 serta ditutup dengan simpulan atas seluruh pembahasan dalam buku ini yang dimuat pada bab 9.

Pada bab lain dibahas mengenai metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak di antaranya metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak yang diperoleh dari deposit, yakni dengan menggunakan pendekatan pinjaman atau pendekatan pendapatan.

Apabila mengacu pada pendekatan pinjaman maka selama adanya kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut, setiap pertambahan jumlah keuntungan tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan kena pajak, melainkan sebagai kewajiban (liability).

Baca Juga: Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

Sebaliknya, apabila menggunakan pendekatan pendapatan maka setiap keuntungan yang diperoleh dari deposit akan dihitung sebagai pendapatan kena pajak terlepas dari adanya kewajiban untuk membayar kembali deposit tersebut.

Lebih lanjut, buku ini membahas metode penentuan waktu penetapan pendapatan kena pajak yang diperoleh dari pembayaran di muka antara lain dengan menggunakan pendekatan penangguhan, yakni pendapatan kena pajak ditetapkan saat suatu pembayaran di muka dikatakan sebagai ‘pendapatan’ berdasarkan ketentuan dari GAAP.

Selanjutnya, ada pula pendekatan pembayaran muka, yakni menetapkan pembayaran di muka sebagai pendapatan kena sejak yang terlepas dari ketentuan GAAP. Pendekatan ini menekankan pemisahan antara GAAP dan nilai-nilai pajak.

Baca Juga: Pengusaha Properti Minta Insentif Bea Meterai Diperpanjang

Selain itu, buku ini juga secara kritis mengkaji berbagai pendekatan yang digunakan untuk menetapkan waktu penetapan pendapatan kena pajak di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Israel seperti pendekatan pendapatan yang digunakan di Inggris.

Menariknya lagi, buku yang diterbitkan pada tahun 2009 ini menyarankan model pajak yang inovatif untuk mengidentifikasi keuntungan yang muncul bagi wajib pajak sebagai akibat dari perbedaan antara waktu penetapan pendapatan kena pajak dan pengeluaran, serta waktu penerimaan pendapatan atau pembayaran kewajiban.

Model yang dimaksud adalah model Comparative Value Taxation (CVT). Mengacu pada model ini, waktu penetapan pendapatan kena pajak dilakukan dengan berdasarkan tanggal pengakuan menurut GAAP atau berdasarkan tanggal pada tanda terima sebenarnya, terlepas dari sudah atau belum diterimanya pendapatan tersebut.

Baca Juga: Wah, Negara Bagian Ini Bakal Hapus PPh OP dalam 10 Tahun

Meski sebagian besar pembahasan yang dimuat dalam buku ini berkaitan dengan permasalahan pajak di AS, Inggris, dan Israel, tak dapat dimungkiri bahwa teori tanpa adanya contoh-contoh empiris memang akan tampak seperti retorika belaka. Untuk itu, buku yang diterbitkan oleh Routledge ini layak untuk dijadikan pembelajaran bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum Indonesia.

Selain itu, berbagai model yang ditawarkan penulis dalam buku ini akan membuka wawasan baru yang lebih luas serta menunjukan berbagai perspektif baru dalam ilmu perpajakan dan akuntansi. Tertarik membaca buku ini? Silakan anda baca langsung di DDTC Library.

Baca Juga: Meramu Tata Kelola Pajak Global, Bagaimana Tantangan dan Solusinya?
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Februari 2021 | 16:00 WIB
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:30 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:00 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 19 Februari 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA