BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih belum optimal. Performa tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (25/8/2020).
Hingga 19 Agustus 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak bagi dunia usaha di tengah pandemi Covid-19 baru mencapai Rp17,23 triliun. Kinerja itu setara dengan 14,3% dari alokasi yang disiapkan pemerintah senilai Rp120,61 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pemanfaatan insentif pajak akan semakin meningkat seiring dengan adanya pemulihan ekonomi. Otoritas, sambungnya, akan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
“Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi agar insentif ini bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh wajib pajak,” ujar Sri Mulyani.
Selain mengenai insentif pajak, sejumlah media juga menyoroti kinerja penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 yang terkontraksi lebih dalam dari posisi pada semester I/2020. Hari ini, Kementerian Keuangan juga akan menggelar konferensi pers terkait dengan kinerja fiskal (APBN Kita).
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Pemanfaatan diskon angsuran PPh Pasal 25 tercatat paling besar dibandingkan dengan insentif pajak lainnya. Realisasinya hingga 19 Agustus 2020 senilai Rp6,03 triliun atau sebesar 41,9% dari alokasi yang disiapkan pemerintah senilai Rp14,40 triliun.
Insentif yang pemanfaatannya paling rendah adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Realisasinya tercatat senilai Rp1,35 triliun atau 3,4% dari pagu Rp39,66 triliun. Pemanfaatan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan restitusi dipercepat sebesar 22,8% dan 22,2% dari pagu.
Dengan adanya penambahan besaran diskon dari 30% menjadi 50%, pemerintah belum menjabarkan lebih lanjut detail perubahan alokasi atau pagu untuk insentif diskon angsuran PPh Pasal 25. Simak artikel ‘Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%, Anggaran Insentif Pajak Naik?’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan bagi wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 secara otomatis bisa mendapatkan tambahan insentif diskon menjadi 50%.
Namun, kebijakan yang tertuang dalam PMK 110/2020 ini tidak berlaku surut karena mulai berlaku untuk masa pajak Juli 2020. Bagi wajib pajak yang lain, diskon angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan. Penurunan diskon berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020.
“Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% itu berlaku mulai masa pajak Juli 2020 bagi wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Jadi, tidak berlaku surut,” tegas Hestu. Simak artikel ‘PMK 110/2020 Terbit, Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Berlaku Otomatis’. (DDTCNews)
Managing Partner Darussalam berpendapat rendahnya pemanfaatan insentif dipengaruhi kondisi psikologis wajib pajak. Pasalnya, uluran tangan pemerintah di bidang pajak cenderung dipandang secara skeptis. Mereka melihat berbagai prosedur pengajuan insentif perpajakan yang detail, mulai dari penentuan kriteria penerima insentif, prosedur permohonan, pemantauan, hingga sanksi
“Itu [prosedur yang detail] sesuatu yang bukan dalam rangka untuk menimbulkan kekhawatiran, tapi justru untuk tetap menjamin agar insentif tepat sasaran dan selaras dengan good governance,” kata Darussalam.
Dia menilai rendahnya penyerapan insentif pajak dalam program PEN dapat diatasi melalui sosialisasi dan komunikasi kepada pelaku usaha. “Salah satunya untuk mengirimkan pesan atau sinyal agar wajib pajak percaya dengan uluran tangan tersebut,” imbuhnya. (Kontan)
Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran program PEN tercatat senilai Rp174,79 triliun atau 25,1% dari pagu Rp695 triliun. Penyerapan anggaran di beberapa program masih sangat minim, tidak terkecuali insentif pajak dunia usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tiga langkah yang dipersiapkan pemerintah untuk mendorong percepatan program PEN. Pertama, akselerasi eksekusi program PEN. Hal ini dilakukan dengan dengan percepatan program existing yang telah memiliki alokasi DIPA dan percepatan regulasi dan eksekusi bagi program baru yang memiliki kesesuaian data dan mekanisme.
Kedua, penguatan konsumsi pemerintah, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan relaksasi kebijakan. Ketiga, penguatan konsumsi masyarakat melalui berbagai program di sektor perlindungan sosial. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews).
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 tercatat senilai Rp601,8 triliun atau minus 14,7% dibandingkan kinerja periode yang sama tahun lalu Rp705,6 triliun. Realisasi pajak penghasilan (PPh) migas senilai Rp19,8 triliun dan pajak nonmigas senilai Rp582 triliun.
Agar penerimaan pajak agar tidak terkontraksi terlalu dalam, DJP terus berupaya untuk mencari basis pajak baru terutama dari ekonomi digital. Namun, DJP masih akan tetap berhati-hati dalam mengamankan penerimaan pajak.
"Kita akan tetap hati-hati agar usaha mengumpulkan pajak tidak menekan dunia usaha yang saat ini sedang rapuh akibat Covid-19," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Simak pula artikel ‘Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi ‘. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai disepakati sebagai RUU prioritas pada tahun ini. Pembahasan RUU Bea Meterai akan dilakukan antara Komisi XI DPR dam pemerintah dalam rapat panitia kerja (Panja).
"Di samping terkait aspek penerimaan, RUU Bea Meterai mengatur pemberian fasilitas berupa pembebasan pengenaan bea meterai, terutama untuk situasi bencana alam dan untuk pelaksanaan program pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Simak artikel ‘Pembahasan Revisi UU Bea Meterai Berlanjut’. (DDTCNews) (kaw)
