BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN pada Januari-April 2026 senilai Rp164,4 triliun. Angka ini setara 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN terjadi lantaran belanja negara lebih besar ketimbang pendapatannya. Realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp918,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun.
"Defisit anggaran tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
Sebagai informasi, dalam UU APBN 2026, defisit anggaran dirancang senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.
Defisit APBN Januari–April 2026 tercatat mengecil bila dibandingkan dengan Januari–Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp918,4 triliun itu mengalami pertumbuhan sebesar 13,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang sudah terkumpul senilai Rp646,3 triliun atau tumbuh 16,1%.
Selain itu, ada penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp100,6 triliun yang mulai tumbuh tipis 0,6%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp171,3 triliun atau tumbuh sebesar 11,6%.
"Lihat [penerimaan] bea cukai itu sudah tumbuh 0,6%, walau tumbuh rendah, sampai Maret kemarin kan negatif. Saya yakin ke depan akan tumbuh lebih cepat lagi karena hasil reformasi yang kita lakukan di pajak maupun bea cukai," kata Purbaya.
Sementara itu, belanja negara sepanjang Januari–April 2026 terealisasi senilai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh sebesar 34,3%.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp826 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp256,8 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat melonjak 51,1%, sedangkan transfer ke daerah kontraksi 1%.
"Kuartal II/2026 belanja kementerian lembaga bisa lebih dari Rp600 triliun. Jadi, daya dorong dari belanja pemerintah enggak akan kita kurangi," katanya.
Purbaya juga melaporkan keseimbangan primer pada Januari–April 2026 mencapai Rp28 triliun atau kontraksi sebesar 83,9%. Sementara itu, pembiayaan anggaran tercatat senilai Rp298,5 triliun atau tumbuh 6,2%. (dik)
