Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pembahasan Revisi UU Bea Meterai Berlanjut

A+
A-
23
A+
A-
23
Pembahasan Revisi UU Bea Meterai Berlanjut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda membahas Tindak Lanjut RUU tentang Bea Meterai. 

JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai disepakati sebagai RUU prioritas pada tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan di laman resmi Kementerian Keuangan, pembahasan RUU Bea Meterai akan dilakukan antara Komisi XI DPR dam pemerintah dalam rapat panitia kerja (Panja).

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda membahas Tindak Lanjut RUU tentang Bea Meterai di Ruang Rapat Komisi XI DPR pada hari ini, Senin (24/8/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan pentingnya revisi UU Bea Meterai.

Baca Juga: DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

"Di samping terkait aspek penerimaan, RUU Bea Meterai mengatur pemberian fasilitas berupa pembebasan pengenaan bea meterai, terutama untuk situasi bencana alam dan untuk pelaksanaan program pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional,” ungkap Menkeu.

Seperti diketahui RUU Bea Meterai awalnya ditargetkan bisa selesai pada akhir masa jabatan DPR periode 2014—2019. Namun, proses legilasi tidak selesai. Rancangan beleid itu di-carry over kepada legislator periode 2019—2024.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memandang RUU Bea Meterai sebagai salah satu instrumen penerimaan yang juga dapat digunakan sebagai sumber pengumpulan pajak yang lebih adil, tepercaya (reliable), dan sederhana. Apalagi, dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga: Ingat! Meterai Rp3.000 dan Rp6.000 Sudah Tidak Lagi Berlaku

Apabila dibandingkan realisais pada 2019, penerimaan bea meterai dari RUU Bea Meterai yang baru diproyeksikan berada pada kisaran Rp11,3 triliun atau meningkat Rp5,7 triliun.

Seperti diketahui, RUU Bea Meterai yang diusulkan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Kedua, penentuan batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai.

Ketiga, perluasan definisi dokumen objek bea meterai. Keempat, terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai. Kelima, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai.

Baca Juga: DPRD Minta Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Diterapkan Tahun Depan

Keenam, pemberian fasilitas bea meterai. Nantinya tidak hanya dokumen fisik yang dikenai bea meterai, tetapi juga dokumen digital. (kaw)



Baca Juga: Setoran Pajak 2021 Capai Target, DPR Wanti-Wanti DJP Soal Ini
Topik : bea meterai, DPR, reformasi perpajakan, RUU Bea Meterai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 24 Agustus 2020 | 21:59 WIB
Perubahan yang sangat besar sebagaimana tulisan diatas mengindikasikan penguatan fungsi budgetair dalam hal menggenjot penerimaan negara yang sedang sulit saat ini
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 15:00 WIB
TIPS BEA METERAI

Cara Lunasi Selisih Kurang Bea Materai Terutang Cek dan Bilyet Giro

Rabu, 24 November 2021 | 10:37 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD: Pemerintah Bisa Tetapkan Jenis DBH Lainnya

Selasa, 23 November 2021 | 17:41 WIB
RUU HKPD

DPR Sepakat, RUU HKPD Akhirnya Dibawa ke Rapat Paripurna

Jum'at, 19 November 2021 | 09:43 WIB
UU HPP

DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU HPP

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur