Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tren konsumsi masyarakat berdasarkan data penerimaan pajak pada Juli 2020 kembali melandai setelah sempat membaik pada Juni 2020.

Jokowi mengatakan data tersebut harus diwaspadai karena berisiko menyebabkan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi pada kuartal III/2020. Adapun pada kuartal II/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32%, terburuk sejak 1999.

"Konsumsi domestik atau daya beli, ini informasi untuk Bapak-Ibu sekalian, penerimaan pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi. Tidak begini [naik] tapi begini [melandai] lagi," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

Jokowi mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi indikator untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat. Meski tak memerinci nilainya, dia menyebut ekonomi kembali melambat karena penerimaan pajak juga melandai.

Jokowi menilai perlambatan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pembukaan berbagai tempat usaha untuk mencegah penularan virus Corona. Misalnya, restoran yang hanya melayani maksimum 50% pengunjung.

Dia pun memerintahkan para menterinya segera mencairkan berbagai stimulus untuk memulihkan daya beli masyarakat, termasuk subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan bantuan sosial (bansos) produktif untuk UMKM.

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh

Jokowi optimistis bantuan berupa uang tunai tersebut akan langsung dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja yang pada akhirnya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Saya harapkan nanti ini di pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga ingin sektor investasi lebih digenjot untuk memulihkan perekonomian karena semakin sulit mengandalkan konsumsi masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sektor investasi tidak boleh kontraksi lebih dalam dari minus 5% pada kuartal III/2020 untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi.

Baca Juga: Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

"Kemarin [kuartal II/2020] investasi minus 8%. Itu usahakan betul-betul, kalau tidak bisa plus. Jangan sampai di atas 5% minusnya," katanya.

Jokowi juga sempat memanggil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membicarakan strategi menarik investasi di tengah pandemi. Menurutnya, Bahlil telah menyanggupi target realisasi investasi Rp213 triliun pada kuartal III/2020 demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani
Topik : penerimaan pajak, konsumsi masyarakat, daya beli, PDB, pertumbuhan ekonomi, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Tuniri

Minggu, 30 Agustus 2020 | 19:09 WIB
Saya sabagai ibu (tulang punggung keluarga)..... Sdh setor no rekening ke pihak hrd tapi entah knp gak di input dgn Alasan yg gak jelas.... Alhasil saya gak dapat bantuan dana subsidi gaji,, padahal saya berharap dapat bantuan tsb untuk kebutuhan rumah tangga....
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kontribusi UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Hingga Juni 2022

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Selasa, 02 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh di Atas 5 Persen

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat