Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

A+
A-
1
A+
A-
1
Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tren konsumsi masyarakat berdasarkan data penerimaan pajak pada Juli 2020 kembali melandai setelah sempat membaik pada Juni 2020.

Jokowi mengatakan data tersebut harus diwaspadai karena berisiko menyebabkan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi pada kuartal III/2020. Adapun pada kuartal II/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32%, terburuk sejak 1999.

"Konsumsi domestik atau daya beli, ini informasi untuk Bapak-Ibu sekalian, penerimaan pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi. Tidak begini [naik] tapi begini [melandai] lagi," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Jokowi mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi indikator untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat. Meski tak memerinci nilainya, dia menyebut ekonomi kembali melambat karena penerimaan pajak juga melandai.

Jokowi menilai perlambatan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pembukaan berbagai tempat usaha untuk mencegah penularan virus Corona. Misalnya, restoran yang hanya melayani maksimum 50% pengunjung.

Dia pun memerintahkan para menterinya segera mencairkan berbagai stimulus untuk memulihkan daya beli masyarakat, termasuk subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan bantuan sosial (bansos) produktif untuk UMKM.

Baca Juga: Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

Jokowi optimistis bantuan berupa uang tunai tersebut akan langsung dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja yang pada akhirnya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Saya harapkan nanti ini di pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga ingin sektor investasi lebih digenjot untuk memulihkan perekonomian karena semakin sulit mengandalkan konsumsi masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sektor investasi tidak boleh kontraksi lebih dalam dari minus 5% pada kuartal III/2020 untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi.

Baca Juga: Jokowi Setujui Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak Mobil dan Rumah

"Kemarin [kuartal II/2020] investasi minus 8%. Itu usahakan betul-betul, kalau tidak bisa plus. Jangan sampai di atas 5% minusnya," katanya.

Jokowi juga sempat memanggil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membicarakan strategi menarik investasi di tengah pandemi. Menurutnya, Bahlil telah menyanggupi target realisasi investasi Rp213 triliun pada kuartal III/2020 demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari
Topik : penerimaan pajak, konsumsi masyarakat, daya beli, PDB, pertumbuhan ekonomi, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Tuniri

Minggu, 30 Agustus 2020 | 19:09 WIB
Saya sabagai ibu (tulang punggung keluarga)..... Sdh setor no rekening ke pihak hrd tapi entah knp gak di input dgn Alasan yg gak jelas.... Alhasil saya gak dapat bantuan dana subsidi gaji,, padahal saya berharap dapat bantuan tsb untuk kebutuhan rumah tangga....
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 08 Januari 2022 | 15:01 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Ribuan WP Sudah Ikut PPS & DJP Giat Ingatkan Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Januari 2022 | 13:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Pratikno: Diisi Kalau Dibutuhkan

Sabtu, 08 Januari 2022 | 13:00 WIB
PENANGAN COVID-19

Pemerintah Atur Lagi Sistem Kerja ASN di Masa Pandemi, Simak Detailnya

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya