JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp65,89 triliun untuk stimulus diskon transportasi, tunjangan hari raya, serta bantuan pangan sepanjang kuartal I/2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan serangkaian stimulus tersebut bertujuan mendorong konsumsi dalam negeri, terutama selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempercepat belanja agar perekonomian tumbuh lebih cepat.
"Kami tidak pernah melupakan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Kami sudah memberikan stimulus untuk konsumsi selama periode Ramadan, Idulfitri, dan lain-lain," ujarnya, dikutip pada Sabtu (9/5/2026).
Pemerintah juga menggelontorkan anggaran senilai Rp920 miliar untuk pelaksanaan program diskon tiket transportasi darat, laut dan udara pada kuartal I/2026.
Suntikan dana tersebut dibagi untuk 4 kelompok, yaitu pelaksanaan program diskon tiket kereta api melalui PT KAI dengan anggaran senilai Rp96,73 miliar. Program ini telah dinikmati oleh 1,2 juta penumpang.
Kemudian, diskon tiket angkutan penyeberangan PT ASDP dengan realisasi anggaran senilai Rp30,34 miliar. Adapun pihak yang memanfaatkan diskon tiket kapal laut ini sebanyak 403.000 penumpang dan 945.000 unit kendaraan.
Berikutnya, anggaran untuk diskon tiket kapal laut PT Pelni terserap Rp42,19 miliar dan telah dimanfaatkan oleh 445.000 penumpang. Selain itu, ada insentif PPN DTP untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik dan telah dimanfaatkan 3,3 juta penumpang.
Di sisi lain , Purbaya juga telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp51,6 triliun pada kuartal I/2026. THR tersebut disalurkan pada pekan pertama Ramadan kepada 10,7 juta orang ASN, anggota TNI/Polri, serta pensiun dan penerima pensiun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggaran yang telah digelontorkan untuk menjalankan program bantuan pangan tersebut mencapai Rp13,37 triliun.
"Belum lagi ada subsidi BBM. Jadi pemerintah selalu melakukan langkah yang optimal untuk memastikan daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah terjaga dan ekonominya tidak morat-marit," klaim Purbaya. (dik)
