Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tetap mengupayakan kenaikan penerimaan pajak nonmigas pada tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/8/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan windfall profit kenaikan harga komoditas pada tahun 2023 diproyeksi tidak setinggi tahun ini. Kemudian, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga tidak terulang lagi tahun depan. Pada tahun depan, asumsi harga minyak juga diestimasi lebih rendah.

“Maka PPh migas tahun depan tidak akan sebesar tahun ini, sedangkan pajak yang nonmigas tetap mengalami pertumbuhan terutama karena kita berasumsi growth [pertumbuhan ekonomi] masih di 5,3% dengan [estimasi ada] inflasi dan tentu akan tetap dilakukan berbagai upaya ekstra,” jelasnya.

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Dalam RAPBN 2023, pemerintah mengusulkan target penerimaan pajak senilai Rp1.715.1 triliun, naik 6,7% dibandingkan dengan outlook tahun ini Rp1.608,1 triliun. Adapun penerimaan PPh migas dipatok Rp61,4 triliun atau turun 5% dibandingkan dengan outlook pada 2022 senilai Rp64,6 triliun.

Dengan demikian, target penerimaan pajak nonmigas pada 2023 ditargetkan mencapai Rp1.650,7 triliun atau naik sekitar 7% dibandingkan dengan outlook pada tahun ini senilai Rp1.543,4 triliun. Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi.

“Menggunakan pengawasan lebih sistematis. Kita juga melakukan [penambahan] basis pajak baru, terutama yang berasal dari platform online. Kita akan melakukan intensifikasi uji kepatuhan. Ini sesuai dengan informasi yang kita miliki maupun sebagai konsekuensi dari PPS dan tax amnesty,” jelasnya.

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Selain mengenai target penerimaan pajak dalam RAPBN 2023, ada pula bahasan terkait dengan dampak pajak minimum global. Kemudian, ada pula bahasan terkait dengan anggaran subsidi energi pada 2022.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Kebijakan Pajak 2023

Beberapa kebijakan pajak yang akan dijalankan pada 2023 antara lain implementasi aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), seperti integrasi data perpajakan. Kemudian, ada penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Ada pula penguatan reformasi bidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada saat bersamaan, pemerintah masih akan memberikan insentif pajak yang terarah dan terukur. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Pemberian Insentif Pajak Rp41,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan kembali memberikan insentif perpajakan pada 2023. Insentif perpajakan yang diberikan pada tahun depan akan mencapai Rp41,5 triliun. Meski demikian, dia tidak memerinci skema insentif yang bakal diberikan tersebut.

"Tahun depan, pajak itu masih akan memberikan insentif perpajakan yang mencapai Rp41,5 triliun," katanya. (DDTCNews)

Tax Ratio

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio pada 2023 akan sebesar 9,61% atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah pada 2022 sebesar 9,99%.

Baca Juga: Bahama Masuk Daftar Hitam Surga Pajak, Begini Penjelasan Uni Eropa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target yang lebih rendah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas dan penyelenggaraan PPS yang terjadi pada 2022 tidak akan terulang pada tahun depan.

"Karena baseline dari tahun 2022 berasal dari PPS dan windfall profit dari komoditas makanya tax ratio dihitung berdasarkan baseline dengan distorsi itu dihilangkan atau dalam hal ini dinormalisasi," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Pajak Minimum Global

Pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diestimasi memiliki dampak terhadap pencapaian target penerimaan perpajakan. Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah menjelaskan konsensus perpajakan global dapat memberikan dampak terhadap iklim investasi dan kompetisi penurunan tarif perpajakan antaryurisdiksi.

Baca Juga: One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

"Tarif pajak korporasi besar sebesar 15% akan memengaruhi peta kompetisi penurunan tarif pajak global dan iklim investasi antarnegara. Pada akhirnya akan memengaruhi penerimaan perpajakan," sebut pemerintah. (DDTCNews)

Subsidi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi energi dan kompensasi akan lebih tinggi dari pagu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022.Sri Mulyani mengatakan anggaran senilai Rp502,4 triliun berpotensi terlewati karena besarnya volume konsumsi BBM dan listrik bersubsidi oleh masyarakat.

"Kita sekarang melihat dengan volume yang sangat besar, ini bisa mungkin terlewati," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Tidak Ada Alokasi Anggaran PEN

Pemerintah resmi menghentikan pengalokasian anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada RAPBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi PEN disetop seiring dengan pandemi Covid-19 yang makin terkendali. Namun, pemerintah juga menyiapkan dana untuk mengantisipasi pandemi dan dampaknya pada masyarakat.

"Dana PEN 2023 tidak ada lagi karena sudah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu 1/2020. Jadi semuanya sekarang masuk di belanja K/L dan TKDD yang reguler," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, RAPBN 2023, APBN 2022, penerimaan pajak, PPS, tax amnesty, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Peran Pajak Memajukan Pendidikan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PMK 61/2022

Bangun Rumah dengan Kontraktor Berstatus PKP, Tidak Terutang PPN KMS?