Minyak Masih Mahal, Negara Tetangga Buka Opsi Pangkas Tarif Pajak

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina membuka peluang untuk mengurangi tarif pajak, termasuk PPN, sepanjang memiliki sumber penerimaan lain sebagai penggantinya.

Menteri Keuangan Filipina Frederick D. Go mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan terhadap usulan pemangkasan atau penghapusan pajak di tengah kenaikan harga minyak global. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan belanja negara yang mencapai PHP7,2 triliun atau sekitar Rp2.075,22 triliun.

"Posisi saya adalah saya tidak menentang pemangkasan atau penghapusan pajak apa pun selama sumber penerimaan pengganti telah diidentifikasi," katanya dalam rapat pembahasan APBN, dikutip pada Rabu (19/8/2026).

Go menegaskan pemerintah harus memastikan penghapusan atau pengurangan pajak tidak menciptakan kekurangan penerimaan yang dapat mengganggu pelaksanaan belanja negara.

Di sisi lain, dia mengatakan tarif efektif PPN yang berlaku jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif resmi. Hal itu terjadi karena pemerintah sudah memberikan banyak pengecualian.

"Tarif PPN kami sebenarnya 12%, tetapi tarif PPN efektif hanya setengahnya. Hanya 6% karena ada begitu banyak pengecualian PPN," ujarnya.

Selain membuka opsi pengurangan pajak, Go mengatakan pemerintah juga akan mengkaji usulan penerapan billionaire's tax sebesar 1% untuk setiap PHP1 miliar atau Rp288,22 miliar penghasilan kena pajak.

Usulan tersebut akan berdiri terpisah dari berbagai kebijakan terkait kekayaan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan melalui paket Promoting Growth, Revenue, and Equity towards Socio-economic Sustainability.

Paket tersebut antara lain mencakup penerapan lapisan tarif cukai kendaraan sebesar 75% untuk kendaraan dengan harga lebih dari PHP8 juta serta kenaikan pajak atas barang-barang nonesensial sebesar 5 poin persentase.

Dilansir bworldonline.com, anggota parlemen Sarah Jane I. Elago sebelumnya meminta pengurangan atau penghapusan PPN untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Elago juga menanyakan kemungkinan memperluas pembebasan cukai atas berbagai produk BBM.

Sebelumnya, Development Budget Coordination Committee hanya memberikan pembebasan cukai untuk liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak tanah.

Menurut Elago, penghapusan atau pemotongan pajak diperlukan mengingat upah minimum di 7 wilayah Filipina masih berada di bawah ambang kemiskinan yang sebesar PHP480 atau Rp138.300 per hari untuk keluarga beranggotakan 5 orang di luar wilayah ibu kota. (dik)