Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

RAPBN 2023, Sri Mulyani Sebut Optimistis tapi Waspada

A+
A-
1
A+
A-
1
RAPBN 2023, Sri Mulyani Sebut Optimistis tapi Waspada

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyetel RAPBN 2023 dengan tema optimistis tetapi tetap waspada. Windfall dari harga komoditas diperkirakan tidak sebesar pada 2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (17/8/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN akan tetap dikelola secara hati-hati agar tetap menjadi instrumen yang tetap sehat dan kredibel. Namun, pemerintah memastikan akan tetap menyediakan bantalan terhadap risiko goncangan, seperti inflasi atau pelemahan ekonomi global.

“Jadi, APBN [2023] temanya tetap sama optimistis. Namun, waspada,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023 yang disodorkan pemerintah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3% (outlook 2022: 5,1%-5,4%)

  • Inflasi: 3,3% (outlook 2022: 4,0%-4,8%)
  • Nilai tukar: Rp14.750 per dolar AS (outlook 2022: Rp14.500—Rp14.900 per dolar AS)
  • Tingkat suku bunga SBN-10 tahun: 7,9% (outlook 2022: 6,85%-8,42%)
  • Harga minyak: US$90 per barel (outlook 2022: US$95—US$105 per barel)
  • Lifting minyak: 660 rbph (outlook 2022: 625—630 rbph)
  • Lifting gas: 1.050 rbsmph (outlook 2022: 956—964 rbsmph)

Postur RAPBN 2023 yang diusulkan pemerintah kepada DPR sebagai berikut:

  • Pendapatan negara: Rp2.443,6 triliun (outlook 2022: Rp2.436,9 triliun)
  • Belanja negara: Rp3.041,7 triliun (outlook 2022: Rp3.169,1 triliun)
  • Pembiayaan: Rp598,2 triliun (outlook 2022: Rp732,2 triliun)
  • Defisit anggaran: 2,86% terhadap PDB (outlook 2022: 3,92% terhadap PDB)

Sri Mulyani mengatakan target pendapatan negara pada 2023 memang masih naik dibandingkan dengan outlook pada 2022. Namun demikian, faktor windfall dari tingginya harga komoditas diperkirakan tidak sebesar tahun ini. Hal ini berdampak pada penerimaan perpajakan dan PNBP.

Sementara itu, belanja negara disetel lebih rendah dari outlook tahun ini. Sri Mulyani menegaskan turunnya pagu belanja lebih banyak disebabkan belanja subsidi pada tahun depan tidak akan sebesar tahun ini. Apalagi, outlook subsidi energi pada tahun ini mencapai Rp502 triliun.

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Selain mengenai RAPBN 2023, ada pula bahasan tentang belanja perpajakan pada 2021. Kemudian, masih ada pula bahasan terkait dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 setelah diterbitkannya PER-11/PJ/2022.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan windfall komoditas yang terjadi pada 2021 dan 2022 tidak akan terulang tahun depan. Berlandaskan pada proyeksi tersebut, penerimaan pajak pada RAPBN 2023 ditargetkan hanya tumbuh 6,7% bila dibandingkan dengan outlook pada tahun ini.

"Tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall dan PPS (Program Pengungkapan Sukarela). Oleh karena ini kemungkinan tidak berulang dan untuk komoditasnya mungkin lebih soft, kami perkirakan penerimaan pajak dengan windfall yang lebih soft adalah di Rp1.715,1 triliun," ujarnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Dampak Kenaikan Harga Komoditas

Pada 2021, Kementerian Keuangan mencatat dampak kenaikan harga komoditas terhadap penerimaan pajak mampu mencapai Rp117,8 triliun.

Tahun ini, dampak kenaikan harga komoditas diperkirakan akan memberikan sumbangsih senilai Rp279,8 triliun terhadap penerimaan pajak. Pada tahun depan, kontribusinya terhadap penerimaan pajak dipekirakan turun menjadi senilai Rp211 triliun. (DDTCNews)

Kepabeanan, Cukai, dan PNBP

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2023 juga diperkirakan akan terdampak penurunan harga komoditas. Penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan hanya akan mencapai Rp301,8 triliun atau turun 4,7% bila dibandingkan dengan outlook pada tahun ini.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

PNBP diperkirakan akan terkontraksi dalam sebesar 16,6% pada tahun depan akibat penurunan harga komoditas. PNBP pada RAPBN 2023 diperkirakan mencapai Rp426,3 triliun. (DDTCNews)

Belanja Perpajakan

Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan pada 2021 mencapai Rp309,66 triliun atau 1,82% dari PDB. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 23% dibandingkan dengan belanja perpajakan 2020 sejumlah Rp252,37 triliun.

Pemerintah menyebut peningkatan belanja perpajakan 2021 didorong adanya insentif penanggulangan dampak pandemi Covid-19 seperti fasilitas PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19 dan bea masuk dibebaskan untuk impor pengadaan vaksin.

Baca Juga: 'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

"Pertumbuhan belanja perpajakan pada 2021 juga didorong pulihnya kegiatan produksi dan konsumsi sehingga pemanfaatan insentif pajak terkait dengan 2 kegiatan tersebut juga makin meningkat,” sebut pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2023. (DDTCNews)

Tidak Berlaku untuk Pemusatan PPN di Luar KPP BKM

Ketentuan pencantuman nama, NPWP, dan alamat pada Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 hanya berlaku jika pembeli merupakan PKP yang melakukan pemusatan PPN pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (KPP BKM).

Apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pembeli yang melakukan pemusatan PPN terutang di KPP Pratama, ketentuan pencantuman nama, NPWP, dan alamat dalam faktur pajak dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) atau ayat (3) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.

Baca Juga: Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

"Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pemusatan … di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya," bunyi Pasal 6 ayat (7) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, APBN 2023, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin