JAKARTA, DDTCNews — Pembiayaan utang pada tahun depan diusulkan mencapai Rp876,3 triliun, bertumbuh hanya sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan outlook utang 2026 yang senilai Rp868,1 triliun.
Penarikan utang yang diusulkan pada tahun depan berdasarkan RAPBN 2027 terdiri atas utang surat berharga negara (SBN) senilai Rp779,9 triliun dan pinjaman senilai Rp96,3 triliun.
"Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan SUN dan SBSN/sukuk negara. Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri," ungkap pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, dikutip pada Rabu (19/8/2026).
Penarikan utang melalui penerbitan SBN masih diandalkan oleh pemerintah mengingat instrumen dimaksud tidak hanya memiliki fungsi fiskal. SBN juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, SBN juga digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk melaksanakan kebijakan moneter serta digunakan oleh korporasi untuk menerbitkan obligasi swasta.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penerbitan SBN akan dilaksanakan secara teratur dengan jumlah yang terukur guna memenuhi kebutuhan APBN melalui lelang reguler serta penerbitan SBN ritel.
Terkait dengan pinjaman, instrumen pembiayaan ini akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan dan program prioritas pemerintah. Pinjaman juga dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk meminimalisasi risiko pembiayaan.
Pinjaman pemerintah pada tahun depan terdiri atas pinjaman dalam negeri neto senilai negatif Rp11,5 triliun dan pinjaman luar negeri neto senilai Rp107,8 triliun.
Khusus untuk pinjaman luar negeri, terdapat rencana untuk menarik pinjaman luar negeri tunai senilai US$1 miliar pada tahun depan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan kesiapan pemenuhan policy matrix.
Seluruh pembiayaan utang di atas diharapkan mampu menambal defisit anggaran yang pada tahun depan diusulkan senilai Rp671,2 triliun (2,4% dari PDB) serta pembiayaan investasi yang direncanakan senilai Rp203,9 triliun. (dik)
