Berita
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Rabu, 25 November 2020 | 10:34 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 24 November 2020 | 10:32 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara

A+
A-
4
A+
A-
4
Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara

HUBUNGAN internasional yang makin meningkat, baik skala regional maupun global berimbas terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi pada skala internasional. Kendati demikian, regulasi perpajakan tetap menjadi kewenangan masing-masing negara.

Kegiatan perdagangan dan investasi lintas-yurisdiksi tersebut turut difasilitasi dengan berbagai perjanjian internasional baik yang bersifat regional maupun global. Tak jarang, beberapa perjanjian justru turut memengaruhi perumusan regulasi perpajakan nasional.

Fakta ini lantas menjadi polemik lantaran menggerus kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Dalam konteks tersebut, buku berjudul Globalization and Its Tax Discontents: Tax Policy and International Investments, menjadi pilihan yang tepat bagi pembaca.

Baca Juga: Apakah Perjanjian Pajak dapat Menjembatani Ilmu Hukum dan Ekonomi?

Bagaimana tidak, buku yang disusun Arthur J. Cockfield ini telah mendapat testimoni yang baik dari sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia.

Buku tersebut dianggap memberikan hasil penelitian empiris yang sistematis mengenai sejumlah permasalahan perpajakan tingkat global serta dapat menawarkan beberapa solusi dan masukan untuk beragam persoalan.

Selain itu, pembahasan yang dimuat dalam buku ini juga melibatkan pendapat beberapa ahli pajak internasional terkemuka terkait dengan isu perpajakan.

Baca Juga: Negara ini Adopsi Teknologi Biometrik dalam Registrasi Pemungut PPN

Salah satunya adalah dalam mengidentifikasi bagaimana pajak dapat menjadi faktor penghambat atau justru mempromosikan investasi internasional serta menilai respon pemerintah dan pasar dalam menghadapi berbagai tantangan.

Secara garis besar, pembahasan dalam buku ini dibagi dalam empat bagian utama. Pertama, dibahas bagaimana regulasi dan kebijakan perpajakan nasional berperan sebagai faktor penentu keputusan investasi asing di negara tersebut.

Selanjutnya, dijelaskan juga bagaimana seharusnya regulasi perpajakan dirancang untuk mendorong netralitas perlakuan pajak atas investasi lintas-yurisdiksi. Hal tersebut penting untuk mewujudkan regulasi perpajakan yang ramah terhadap investasi asing.

Baca Juga: Perkuat BEPS Action 14, OECD Usulkan Proposal Ini

Tak ketinggalan, dijelaskan juga bukti empiris suatu regulasi perpajakan yang bisa menghambat iklim investasi asing dengan mengambil pengalaman dari China. Penilaian respon investasi asing terhadap reformasi dan perencanaan perpajakan juga tak luput dibahas dalam bagian pertama.

Kedua, membahas bagaimana mengatasi dampak globalisasi seiring dengan adanya tren peningkatan hubungan ekonomi yang signifikan di antara berbagai negara.

Pada bagian kedua buku ini juga dijelaskan bagaimana regulasi pajak dan perjanjian perpajakan internasional turut membantu dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dipungut atas investasi lintas-yurisdiksi.

Baca Juga: Proposal OECD Dinilai Belum Cukup Tutupi Kebutuhan Fiskal Corona

Ketiga, pentingnya peran perjanjian perpajakan bilateral dalam menentukan arah pengaturan pajak atas investasi lintas-yurisdiksi. Pada bagian ini, dijelaskan soal peluang status quo dalam membuat kerugian bagi kepentingan negara-negara berkembang di kancah internasional.

Pada bagian buku yang sama, Cockfield juga memaparkan berbagai isu persoalan pada perjanjian perpajakan internasional serta solusi untuk mengatasinya agar tidak mengganggu kepentingan negara-negara berkembang.

Keempat, dibahas mengenai pemajakan atas jasa lintas-yurisdiksi. Isu ini merupakan konsekuensi dari kontribusi atau peran sektor jasa yang membesar dalam menggerakan perekonomian berbagai negara di era globalisasi.

Baca Juga: Judi Sabung Ayam Online Dilegalkan, Kena Pajak 5%

Meski begitu, interaksi antara perbedaan pendapatan nasional dan sistem pajak konsumsi sebenarnya telah memainkan peran yang lebih besar dalam memengaruhi alokasi penawaran dan investasi sektor jasa lintas-yurisdiksi.

Dalam buku tersebut, Cockfield mengintegrasikan berbagai teori lintas disiplin ilmu dalam setiap pembahasannya. Hal ini bertujuan pembaca dapat mengeksplorasi potensi pengembangan aturan dan metode untuk memajaki investasi lintas-yurisdiksi dengan efektif.

Tak dapat dimungkiri, perumusan regulasi dan kebijakan perpajakan merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, jangan sampai pelaksanaan kedaulatan tersebut justru merugikan kepentingan negara lainnya.

Baca Juga: Isu Perpajakan Internasional Masuk, KTT G20 Sahkan Dokumen Ini

Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pembahasan yang koheren dan terstruktur. Pembahasan dalam buku ini juga makin komprehensif dengan adanya kristalisasi pemikiran para ahli terkemuka di bidangnya. Alhasil, buku ini cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan.

Buku terbitan University of Toronto Press ini tidak hanya relevan bagi kalangan praktisi dan akademisi bidang ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Tertarik membaca buku ini? Silahkan baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Tarik Pajak dari Pengalihan Laba, Negara Ini Raup Ratusan Triliun
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, perpajakan internasional, kedaulatan negara
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 15 November 2020 | 13:01 WIB
KARTU NPWP
Jum'at, 13 November 2020 | 19:00 WIB
BELGIA
Jum'at, 13 November 2020 | 17:45 WIB
SPANYOL
Jum'at, 13 November 2020 | 14:34 WIB
IRLANDIA UTARA
berita pilihan
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 25 November 2020 | 17:15 WIB
PELAYANAN INVESTASI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 25 November 2020 | 16:22 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:04 WIB
PMK 180/2020
Rabu, 25 November 2020 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 15:32 WIB
KEUANGAN NEGARA