Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Mengulas Ekonomi Digital sebagai Lanskap Baru Perpajakan Internasional

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengulas Ekonomi Digital sebagai Lanskap Baru Perpajakan Internasional

SEKTOR perpajakan telah mengalami perubahan yang pesat seiring dengan aktifitas ekonomi antara negara-negara di dunia yang terus meningkat. Peraturan perpajakan lintas yurisdiksi pun kini banyak diterapkan pada aktivitas bisnis mancanegara.

Kita pun mengenal istilah ‘perpajakan internasional’. Dalam perkembangannya, aturan perpajakan internasional ini turut dipengaruhi oleh beberapa faktor layaknya globalisasi, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada era digital ini, peraturan perpajakan internasional dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar dapat menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak di lintas yurisdiksi.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

Untuk memahami persoalan ini, buku berjudul “Emerging International Taxation Landscape” yang ditulis oleh P. Shome adalah pilihan yang tepat bagi para pembaca. Lantas, mengapa harus membaca buku ini? Apa saja keistimewaannya?

Perlu diketahui, secara garis besar buku ini membahas perubahan lanskap perpajakan internasional yang dipengaruhi oleh digitalisasi pada aktivitas perekonomian. Berbagai ahli dan praktisi di bidang perpajakan pun turut memberikan pandangannya pada berbagai pembahasan.

Setiap penjelasan dari para ahli dan praktisi juga disertai dengan artikel hasil karya penelitian mereka yang membuat buku ini menjadi makin kaya akan literatur sehingga dapat menambah wawasan pembaca.

Baca Juga: Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes

Selain itu, buku ini juga menyajikan penjelasan empiris-historis dengan memaparkan berbagai kasus sengketa perpajakan lintas yurisdiksi. Konflik ditelaah disertai dengan solusi dari para ahli. Setiap pembahasan kasus dibingkai dalam analisis yang komprehensif sebagai dasar jika menghadapi kasus serupa di masa mendatang.

Pembahasan buku dibagi dalam dari tujuh bagian utama. Pertama, pembahasan dimulai dengan topik mengenai hubungan antara ekonomi digital dan perpajakan. Bagian ini mengidentifikasi tantangan serta strategi perpajakan dalam ruang lingkup ekonomi yang telah mengalami digitalisasi.

Dari sekian tantangan yang dihadapi, salah satunya disebabkan oleh kemunculan badan usaha tetap berlandaskan sistem ekonomi digital. Dijelaskan pada bagian ini, bagaimana perkembangan tersebut turut memacu evolusi sektor perpajakan.

Baca Juga: Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan

Kedua, membahas mengenai beberapa unsur perpajakan internasional dalam sektor ekonomi digital di antaranya meliputi General Anti Avoidance Rules (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak dan Place of Effective Management (POEM).

Ketiga, membahas bentuk dan pola Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan kaitannya dengan bentuk usaha tetap. Pembahasan pada bagian ini berfokus pada cara pencegahan praktik penghindaran pajak berdasarkan status bentuk usahanya.

Keempat, membahas mengenai penyelesaian sengketa pajak setelah munculnya BEPS melalui Mutual Agreement Procedure (MAP). Kelima, membahas kasus riil sengketa pajak dalam dunia usaha yang berbasis startup.

Baca Juga: RUU Pelaporan Keuangan Bisa Naikkan Tax Ratio, Ini Kata Kemenkeu

Keenam, menelaah isu transfer pricing serta isu-isu lain di sekitarnya. Ketujuh, buku ini menutup pembahasannya dengan memaparkan perkembangan kontemporer yang signifikan dalam isu perpajakan internasional.

Umumnya, narasi yang disajikan dalam buku ini didasarkan dari perspektif dan pengalaman empiris dari negara India. Namun, buku ini tetap dapat menyajikan hasil analisis yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan acuan bagi banyak negara.

Di samping itu, solusi yang ditawarkan buku yang diterbitkan tahun 2019 ini terbilang inovatif. Teori dan kasus yang disajikan berdasarkan pengalaman empiris para ahli sehingga tidak tampak seperti sekadar retorika.

Baca Juga: Tarik Profesional Asing, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Diturunkan

Untuk itu, buku ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi para akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum secara luas guna memperluas wawasan mengenai isu perpajakan internasional. Tertarik membaca buku ini? Silakan berkunjung ke DDTC Library ! (rig)

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 27 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS
Jum'at, 27 November 2020 | 09:30 WIB
HONG KONG
Kamis, 26 November 2020 | 17:00 WIB
YUNANI
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH