BERITA TERKINI
DAMASKUS, DDTCNews - Pemerintah Suriah berencana melaksanakan reformasi pajak di tengah upaya memulihkan negara seusai perang saudara.
Menteri Keuangan Suriah Mohammad Yusr Barnieh mengatakan pemerintah telah melunasi semua utang kepada bank sentral sehingga utang domestik kini menjadi nol. Ke depan, Suriah bakal merombak sistem pajaknya melalui penurunan tarif dan perbaikan kepatuhan.
"Kami ingin memangkas tarif pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan," katanya, dikutip pada Senin (5/1/2026).
Barnieh menyebut sistem pajak akan dibangun secara lebih sederhana dan bertarif lebih rendah. Guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga, basis pajak bakal diperluas serta tingkat kepatuhan juga diperkuat.
Dia mengungkapkan pajak penjualan akan ditetapkan sekitar 5%, dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah bakal dibebaskan dari pajak.
Mengenai kondisi fiskal saat ini, Barnieh menjelaskan APBN sempat mencatat surplus selama 10 bulan pertama 2025. Meski demikian, dia menegaskan kondisi tersebut tidak mencerminkan situasi yang ideal serta bukan sebuah prestasi.
"Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri memiliki uang di saku mereka sementara anak-anak mereka kelaparan, sekolah-sekolah mereka hancur, dan rumah sakit mereka membutuhkan rehabilitasi," ujarnya dilansir turkiyetoday.com.
Barnieh menghubungkan surplus APBN dengan upaya pemberantasan korupsi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja negara. Dalam pengelolaan APBN, pemerintah telah mendorong perbaikan transparansi sehingga publik bisa turut mengawasi.
Menurutnya, disiplin fiskal sangat mendasar bagi stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah bakal menjaga agar posisi utang tetap terkendali.
Pemerintah Suriah telah melunasi semua utang yang belum dibayarkan kepada Bank Sentral Suriah. Namun, masih ada utang luar negeri sekitar US$4,5 miliar.
Pemerintah pun tengah mengupayakan jalur negosiasi untuk menyelesaikan utang tersebut agar tidak membebani generasi mendatang.
Suriah saat ini berada dalam masa transisi di bawah kepemimpinan sementara pemimpin Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa, usai jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Akibat perang saudara, negara ini sedang berupaya bangkit untuk membentuk lembaga, undang-undang, dan konstitusi baru.
Sharaa dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmen untuk memperbaiki negaranya, termasuk dari sisi ekonomi. Dia menggencarkan jalur diplomasi, termasuk berkunjung ke Amerika Serikat (AS) dan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.
Pada 2025, AS resmi mencabut sanksi terhadap Suriah, yang dijatuhkan sejak 1979. (dik)
