Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Masa Insentif Pajak UMKM Diperpanjang, Administrasi Dipermudah

A+
A-
19
A+
A-
19
Masa Insentif Pajak UMKM Diperpanjang, Administrasi Dipermudah

Ilustrasi. Pekerja mengemas kerupuk kulit di salah satu UMKM di Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (10/6/2020). Pelaku usaha mengaku, produksi kerupuk kulit berbahan dasar kulit sapi dan kulit kerbau sejak tiga bulan terakhir menurun hingga 70% karena terkendala bahan baku. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan akan memperpanjang periode pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada momentum Hari Pajak, Selasa (14/7/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memastikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) yang awalnya berlaku untuk April—September 2020 akan diperpanjang hingga Desember 2020.

"Kami melihat kondisi saat ini dan untuk insentif UMKM akan diperpanjang sampai Desember 2020," katanya.

Baca Juga: DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Selain perpanjangan periode pemberian insentif pajak bagi UMKM, ada pula bahasan mengenai rencana Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk kembali memberikan fasilitas perpanjangan waktu penundaan pelunasan pita cukai rokok pada 2021 untuk membantu produsen.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • PMK Baru Segera Terbit

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan payung hukum untuk perpanjangan insentif PPh final DTP akan rampung dalam dua minggu ke depan. Hingga akhir 2020, pelaku UMKM bisa terbebas dari pembayaran pajak.

Baca Juga: Diperpanjang! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus

“Saat ini sedang diproses. PMK [peraturan menteri keuangan] baru akan keluar dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk perpanjangan insentif,” jelasnya. (DDTCNews/Kontan)

  • Urusan Administrasi Bakal Dipermudah

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah juga akan mempermudah sistem administrasi untuk pemanfaatan insentif PPh final DTP. Evaluasi terhadap kebijakan insentif terus dilakukan.

“Kami coba buat semakin mudah agar lebih banyak UMKM memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP,” tuturnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan
  • Email Blast

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut seluruh saluran komunikasi sudah digunakan DJP untuk menjangkau pelaku UMKM agar memanfaatkan fasilitas insentif. Salah satunya dengan mengirimkan email blast kepada 2 juta wajib pajak UMKM.

“Kita kirim 2 jutaan email ecara serentak dan 90% sampai ke tujuan, sudah diterima,” katanya. Simak pula artikel ‘Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP’. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Relaksasi Pelunasan Cukai Rokok

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan pelonggaran pelunasan pita cukai rokok rencananya akan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Dia berharap pelonggaran itu dapat membantu produsen rokok bangkit dari tekanan pandemi virus Corona.

Baca Juga: Komite Covid-19 Sebut Basis Pajak Minim Bikin Bansos Tidak Optimal

"Kami akan mencoba usulkan pelonggaran ini dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021," katanya. (DDTCNews)

  • Deputi Gubernur Bank Indonesia

Doni Primanto Joewono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter dan Makroprudensial, menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada Juni 2020. Doni menyisihkan dua kandidat lainnya, yakni Aida S. Budiman dan Juda Agung. (Bisnis Indonesia)

  • Konsensus Global

Pemerintah Indonesia masih menunggu konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital. Konsesus global sangat diperlukan untuk menghindari sengketa antar yurisdiksi serta memastikan setiap negara memiliki hak pemajakan yang sama.

Baca Juga: Beban Penanganan Covid-19 Pemerintah dan Wajib Pajak Harus Dibagi Adil

"Indonesia menunggu dan mendorong tercapainya konsesus global tentang hak pemajakan sebagai suatu solusi jangka panjang,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, insentif pajak, UMKM, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 Juli 2020 | 14:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 14:22 WIB
SE-43/PJ/2020
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:29 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL