Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

A+
A-
16
A+
A-
16
Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews—Setelah empat bulan berjalan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), masih terdapat wajib pajak yang belum dapat memanfaatkan insentif pajak karena terkendala administrasi.

Dalam seminar virtual, seorang wajib pajak bernama Sri Munarsih mengaku belum bisa memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP karena adanya ketidaksesuaian klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Padahal, Sri mengaku dirinya adalah wajib pajak yang selama ini masuk kategori Peraturan Pemerintah No. 23/2018 atau wajib pajak yang penghasilannya dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%.

Baca Juga: Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Menanggapi hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjawab DJP sudah lama mengidentifikasi masalah ini. "Ini memang beberapa kasus yang kami temui di lapangan," kata Yoga, Senin (13/7/2020).

Sebagai contoh, ada seorang dokter yang memiliki usaha dan membayar pajak dari usahanya dengan skema PP No. 23/2018. Dokter tersebut juga membayarkan pajak dari penghasilannya selaku dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat profesi dokter tidak diperbolehkan memanfaatkan skema PPh final UMKM maka secara otomatis sistem DJP Online akan melakukan reject lantaran KLU-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Baca Juga: Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2020, penghasilan yang berhak mendapatkan fasilitas PPh final UMKM DTP adalah penghasilan dari usaha sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 23/2020.

Pada PP No. 23/2020, diatur skema PPh final UMKM tidak bisa digunakan untuk menghitung pajak dari penghasilan yang diterima wajib pajak dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Jasa sehubungan pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain sepertii pengacara, akuntan, dokter, konsultan, pemain musik, olahragawan, pengarang, perantara, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Oleh karena itu, Yoga menyarankan wajib pajak untuk mengubah KLU-nya di Kantor Pelayanan Pajak sebelum mencoba kembali untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM DTP di DJP Online.

“Kalau ternyata memang KLU-nya dokter maka ini perlu perubahan KLU di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ini teman-teman KPP pasti akan membantu, harusnya tidak lama mengganti KLU ini,” ujar Yoga.

Yoga juga menjelaskan persoalan ini merupakan salah satu temuan yang menjadi bahan evaluasi DJP dan akan menjadi landasan untuk perancangan sistem administrasi yang makin mudah ke depan.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

“Kami coba buat semakin mudah agar lebih banyak UMKM memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP,” tuturnya. (rig)

Topik : insentif pajak, PPh Final UMKM DTP, DJP, pmk 44/2020, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PERIZINAN INVESTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:42 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:21 WIB
PMK 89/2020
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK