BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi IX DPR Gamal Albinsaid mengusulkan pemberian insentif pajak untuk mempercepat adopsi berbagai teknologi canggih di bidang kesehatan.
Gamal mengatakan kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk mendukung inovasi kesehatan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) dan robotik. Apabila disokong oleh insentif fiskal, masyarakat bisa mengakses berbagai teknologi tersebut dengan biaya murah.
"Rekomendasi saya mengupayakan insentif fiskal alkes. Bagaimana mampu memberikan insentif pajak atau pembebasan bea masuk untuk alat teknologi tinggi AI dan robotik agar biaya bisa ditekan 30% sampai 40%," katanya dalam rapat kerja bersama menteri kesehatan, dikutip pada Selasa (20/1/2025).
Rekomendasi itu Gamal sampaikan sebagai respons atas paparan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai rencana pemanfaatan berbagai teknologi kesehatan.
Budi menjelaskan pemerintah memiliki 3 fokus dalam mengadopsi teknologi kesehatan masa depan. Pertama, bioteknologi melalui Biomedical Genome Science Initiative (BGSi).
Melalui BGSi, pemerintah telah merekrut 20.000 pasien untuk dilakukan genome sequencing, seperti saat pandemi Covid-19 dulu. Jumlah pasien ini tergolong besar mengingat Singapura membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mendapatkan 100.000 pasien.
Bioteknologi dapat membantu screening dan pengobatan yang lebih spesifik. Contoh, obat clopidogrel untuk pengencer darah ternyata tidak bisa digunakan oleh semua orang di Indonesia.
Berdasarkan genetik, 20% hingga 30% orang Indonesia tidak efektif menggunakan clopidogrel sehingga harus diganti dengan obat jenis yang lain.
Kedua, teknologi AI yang saat ini sudah dipakai untuk pengobatan tuberkulosis. Pemerintah berencana memanfaatkan AI untuk menunjang analisis CT scan dan patologi anatomi.
Budi menyebut AI bisa membantu dokter untuk melihat indikasi penyakit berdasarkan data yang ada seperti hasil rontgen (X-ray). Menurutnya, AI tidak hanya bisa untuk melihat indikasi penyakit tuberkulosis, tetapi juga pneumonia dan kanker paru.
Ketiga, teknologi robotik yang telah masif dipakai di luar negeri. Budi menilai rumah sakit pemerintah juga tertinggal dari rumah sakit swasta dalam mengadopsi teknologi robotik.
Kemenkes akan segera memulai kajian tentang implementasi prosedur bedah dengan bantuan robotik, antara lain untuk bedah ortopedi dan bedah kardiovaskular. Saat ini, Kemenkes sudah membentuk tim untuk mengkaji teknologi robotik tersebut.
"Ini memang ada dampaknya sedikit ke BPJS karena belum ada layanan robotik di BPJS. Nah, sekarang kita sedang membicarakan dengan BPJS untuk memasukkan robotik ini ke sini," ujar Budi. (dik)
