Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja & UU Bea Meterai, Download di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja & UU Bea Meterai, Download di Sini

Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.04 No.9, November 2020 bertajuk New Regulation on Stamp Duty and Tax Cluster in Job Creation Law.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akhirnya resmi merilis Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang memuat klaster perpajakan, serta UU Bea Meterai. Selain itu, pemerintah juga merilis UU mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019 serta pengesahan APBN 2021.

Dalam tiga minggu terakhir, pemerintah juga merilis beleid yang mengatur tentang pengecualian yacht untuk usaha pariwisata dari pengenaan PPnBM, jenis dan tarif bea keluar untuk barang ekspor berupa kayu, dan tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Adapun aturan-aturan tersebut telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.04 No.9, November 2020 bertajuk New Regulation on Stamp Duty and Tax Cluster in Job Creation Law. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Kebijakan Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berorientasi Jangka Panjang
  • Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Pemerintah resmi mengundangkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Beleid ini memuat 15 Bab dan 186 Pasal. Adapun klaster perpajakan masuk dalam Bagian Ketujuh pada Bab VI Kemudahan Berusaha.

Klaster perpajakan mencakup perubahan 4 UU yang terbagi ke dalam Pasal 111 hingga Pasal 114. Pasal 111 memuat UU Pajak Penghasilan. Pasal 112 memuat UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 113 memuat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal 114 memuat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  • Undang-Undang Bea Meterai

Pemerintah resmi mengundangkan UU 10/2020 tentang Bea Materai pada 26 Oktober 2020. UU ini berlaku mulai 1 Januari 2020. Berlakunya UU Bea Meterai yang baru akan sekaligus mencabut beleid terdahulu yaitu UU 13/1985.

Baca Juga: RUU HKPD Diklaim Rampungkan Tumpang Tindih Pajak Pusat-Daerah
  • Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2019 tertuang dalam UU 8/2019. Beleid ini diundangkan dan berlaku pada 13 Oktober 2020. Beleid ini diundangkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab.

  • APBN Tahun Anggaran 2021

Setelah disahkan DPR pada 29 September 2020, pemerintah akhirnya mengundangkan UU 9/2020 yang menjabarkan mengenai APBN tahun anggaran 2021. Beleid ini diundangkan pada 26 Oktober 2020 dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

  • Yacht untuk Usaha Pariwisata Dikecualikan dari Pengenaan PPnBM

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 61/2020 pemerintah mengecualikan yacht untuk usaha pariwisata dari pengenaan PPnBM. Beleid ini diundangkan pada 16 Oktober 2020 dan berlaku 60 hari setelahnya.

Baca Juga: Gara-Gara Ini, UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Berlakunya PP 61/2020 ini sekaligus mencabut PP 145/2000 s.t.d.d. PP 12/2006. Namun demikian, seluruh aturan pelaksana dari PP 145/2000 s.t.d.d. PP 12/2006 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 61/2020.

  • Jenis dan Tarif Bea Keluar untuk Barang Ekspor Berupa Kayu

Pemerintah kembali menyesuaikan besaran tarif bea keluar dan uraian jenis barang ekspor berupa kayu. Penyesuaian tersebut tertuang dalam PMK166/2020. Beleid ini diundangkan pada 23 Oktober 2020 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

  • Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan AANZFTA, AKFTA, AIFTA, dan ACFTA

Pemerintah menerbitkan empat beleid baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Pertama, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AANZFTA tertuang dalam PMK 168/2020.

Baca Juga: Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Bakal Rangsang Masuknya Modal

Kedua, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AKFTA tertuang dalam PMK 169/2020. Ketiga, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema AIFTA tertuang dalam PMK 170/2020.

Keempat, tata cara pengenaan tarif preferensi berdasarkan skema ACFTA tertuang dalam PMK 171/2020. Seluruh beleid tersebut sama-sama diundangkan pada 27 Oktober 2020 dan berlaku 7 hari setelah tanggal diundangkan.

  • Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak

Ketua Pengadilan Pajak menetapkan masa reses sidang Pengadilan Pajak dalam rangka Hari Raya Natal 2020 dan tahun Baru 2021. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. SE 25/PP/2020.

Baca Juga: Pelaksanaan KSWP untuk Konsultan Pajak, Download Aturannya di Sini
  • Susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk Penyelesaian Sengketa Pajak

Ketua Pengadilan Pajak menetapkan kembali susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Susunan majelis hakim dan hakim tunggal tersebut tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-21/PP/2020. (kaw)

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, UU Cipta Kerja, UU Bea Meterai
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 23 November 2020 | 15:18 WIB
UU CIPTA KERJA
Minggu, 22 November 2020 | 13:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Minggu, 22 November 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF LPI
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: