Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 14:22 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:17 WIB
STATISTIK KERJA SAMA PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Komunitas
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Ini Catatan Soal Penghapusan PPh Dividen di Omnibus Law Perpajakan

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Catatan Soal Penghapusan PPh Dividen di Omnibus Law Perpajakan

Partner Tax Research & Training Services B. Bawono Kristiaji. 

SURABAYA, DDTCNews – Penghapusan pajak dividen dinilai menjadi rencana kebijakan yang positif dalam upaya menarik investasi masuk ke Tanah Air. Namun, risiko hilangnya potensi penerimaan pajak (revenue forgone) harus tetap dimitigasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Partner Tax Research & Training Services B. Bawono Kristiaji dalam kuliah umum bertajuk ‘Menyongsong Perubahan Skema Pemajakan atas Dividen’ di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), hari ini, Kamis (12/3/2020).

"Penghapusan pajak dividen dalam omnibus law perpajakan merupakan satu rencana kebijakan yang positif. Dengan tarif pajak efektif yang lebih rendah, ada potensi untuk mendorong investasi di dalam negeri," ungkapnya.

Baca Juga: P3B Uni Emirat Arab-Israel Bakal Cepat Disepakati, Ini Toh Alasannya

Di sisi lain, risiko revenue forgone tetap harus dimitigasi. Oleh karena itu, persyaratan investasi dalam negeri seharusnya dikedepankan. Jika tidak, tax saving yang diperoleh pemegang saham akan meningkatkan kekayaan kelompok kaya dan menciptakan ketimpangan lebih lanjut.

Seperti diketahui, penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam rancangan omnibus law perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Baca artikel ‘DJP Harap Segera Diundangkan, Ini Pokok-Pokok Omnibus Law Perpajakan’.

Pembebasan pajak atas penghasilan dividen, seperti tercantum dalam rancangan omnibus law perpajakan, diberikan dengan syarat dana tersebut diinvestasikan dalam periode tertentu. Artinya, ada kemungkinan dana bebas dipindahkan, termasuk ke luar negeri, setelah periode tertentu itu berakhir. Lihat infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (3): Begini Rincian Penghapusan PPh Dividen’.

Baca Juga: Resmi, Uni Emirat Arab Mulai Bahas Perjanjian Pajak Dengan Israel

Bawono mengatakan persyaratan investasi tersebut sejatinya menjamin perputaran modal yang lebih banyak di dalam negeri. Namun, ada baiknya syarat investasi tersebut disusun lebih mengarah pada sektor riil. Potensi penempatan dana di sektor keuangan perlu diwaspadai.

“Untuk itu, diperlukan ketersediaan instrumen investasi baik di sektor keuangan maupun riil agar dana tesebut tetap bertahan di dalam negeri sesuai tujuan dari klausul pembebasan pajak tersebut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawono juga menjelaskan mengenai sistem pemajakan terkait dividen. Dengan sistem yang ada selama ini, pemerintah menerapkan classical system terkait dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham orang pribadi dalam negeri.

Baca Juga: Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Rencana penghapusan PPh dividen dalam omnibus law perpajakan membuat sistem akan beralih menggunakan one-tier system. Simak Kamus Pajak ‘Melihat Definisi Classical System dan One-Tier System’. Perubahan ini diproyeksi akan menghilangkan pajak berganda. Simak ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda

Selanjutnya, terkait dengan dividen luar negeri, saat ini Indonesia tidak menerapkan sistem worldwide secara murni karena baru dipajaki ketika didistribusikan (adanya penangguhan). Dengan adanya rencana penghapusan pajak dividen luar negeri, Indonesia pada dasarnya bisa dikatakan menuju sistem territorial.

Terkait dengan rencana pembebasan pajak dividen dan rancangan omnibus law perpajakan, DDTC Fiscal Research sudah merilis Policy Note bertajuk ‘Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan’. Untuk memperoleh kajian tersebut, silakan download di sini. (kaw)

Baca Juga: Dividen Dikecualikan dari Objek Pajak Direvisi, Ini Kata Dirjen Pajak

Topik : omnibus law, omnibus law perpajakan, dividen, pajak berganda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 06 Oktober 2020 | 16:44 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 06 Oktober 2020 | 14:46 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 06 Oktober 2020 | 13:56 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 06 Oktober 2020 | 12:54 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 12:01 WIB
UJI MATERIAL
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN