Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Selamat Tinggal Pajak Berganda

A+
A-
96
A+
A-
96
Selamat Tinggal Pajak Berganda

BELAKANGAN ini, topik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau yang biasa disebut Omnibus Law Perpajakan, tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, proses pengesahan dari undang-undang ini kini telah memasuki babak baru dengan disampaikannya RUU tersebut kepada DPR.

Pemerintah berharap Omnibus Law Perpajakan dapat segera diundangkan sehingga berbagai kebijakan yang terdapat didalamnya dapat segera direalisasikan. Salah satunya adalah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di tanah air, yaitu kebijakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Tak pelak, kebijakan penghapusan PPh atas dividen ini akan menyebabkan perubahan besar terhadap sistem PPh di Indonesia. Yaitu, terhadap sistem pemajakan perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi sebagai pemilik perseroan (corporate-shareholder taxation system).

Sebagaimana diketahui, pajak atas perseroan berkaitan dengan pajak atas penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham perseroan tersebut. Ini dikarenakan penghasilan perseroan akan menjadi penghasilan (dalam bentuk dividen) bagi pemegang sahamnya. Dengan kata lain, penghasilan perseroan merupakan salah satu dari sumber penghasilan bagi pemegang sahamnya.

Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda dalam mengatur pemajakan atas perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi. Di Indonesia, sistem yang dianut berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku saat ini adalah classical system. Yaitu, perseroan dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan pemiliknya (separate entity system) sehingga penghasilan perseroan dikenakan pajak tersendiri dan terpisah dari pemegang sahamnya.

Dalam classical system, penghasilan yang bersumber dari perseroan dikenakan pajak dua kali, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham pada saat dibagikan sebagai dividen (Cnossen, 1996). Dengan kata lain, apabila suatu penghasilan telah dikenakan pajak di tingkat perseroan dan pada saat penghasilan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, atas penghasilan yang sama tersebut akan dikenakan pajak lagi di tingkat pemegang saham orang pribadi. Sistem yang sama juga diterapkan pada saat berlakunya UU PPh Nomor 17 Tahun 2000.

Ke depan, apabila RUU Omnibus Law Perpajakan sah diundangkan, berakhirlah penerapan rezim classical system di Indonesia. Melalui kebijakan penghapusan PPh atas dividen berdasarkan Pasal 4 ayat (4b) dan Pasal 4 ayat (5) RUU Omnibus Law Perpajakan, Indonesia akan beralih dari classical system menjadi integration of distributed profit dalam bentuk single tier dividend system atau lebih dikenal dengan nama one-tier system.

Berdasarkan sistem ini, penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perseroan. Oleh karena itu, ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, penghasilan dividen ini tidak dikenakan pajak lagi pada orang pribadi tersebut (Harris, 2013).

Sederhananya, dalam sistem ini, setiap dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia. Persyaratannya, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Lantas, apa dampak positif yang akan dibawa dari perubahan rezim classical system menjadi one-tier system terhadap Indonesia?

Dampak Positif

Selama ini, penerapan classical system di Indonesia menimbulkan beban pajak berganda bagi pemegang saham orang pribadi karena atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali di tingkat yang berbeda. Namun, dengan one-tier system, beban pajak berganda tersebut dapat dieliminasi karena penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak di tingkat perseroan dan penghasilan yang diterima pemegang saham orang pribadi dalam bentuk dividen tidak lagi dikenakan pajak.

Diharapkan dengan kebijakan ini akan mendorong distribusi dividen yang kemudian diinvestasikan kembali. Selain itu, tentunya kebijakan ini akan menghilangkan fenomena pembagian dividen terselubung untuk menghindari pengenaan pajak yang selama diduga terjadi di bawah rezim classical system.

Dampak positif dari perubahan ini pun akan semakin terasa apalagi dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan secara bertahap yang dirumuskan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, yaitu tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 serta menjadi 20% mulai tahun 2023. Implikasinya, tentu saja tarif pajak efektif atas perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi di Indonesia juga akan semakin rendah. Dari 32,5% sebagaimana yang berlaku saat ini, menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022. Kemudian, menjadi 20% mulai tahun pajak 2023.

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand, tarif pajak efektif Indonesia akan menjadi paling rendah kedua setelah Singapura. sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 perbandingan berikut.

Tabel 1 Tarif Pajak Efektif atas Perseroan Dikaitkan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia dan di Beberapa Negara ASEAN

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa dengan menerapkan one-tier system, tarif pajak efektif Singapura dan Malaysia masing-masing adalah 17% dan 24%. Sementara itu, Philipina sebagai penganut classical system menghasilkan tarif pajak efektif sebesar 37%. Terakhir, Thailand yang menerapkan imputation system, tarif pajak efektifnya adalah sebesar 27%. Dibandingkan dengan tarif pajak efektif Philipina, Malaysia, dan Thailand, tarif pajak efektif Indonesia tentu menjadi lebih menarik.

Akhir kata, diharapkan penerapan rezim pajak one-tier system ini dapat menggairahkan investasi dalam negeri yang berguna untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Semoga.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perspektif pajak, omnibus law, pajak berganda

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

widyadisty tiara

Selasa, 31 Agustus 2021 | 21:41 WIB
semoga kebijakan ini dapat berdampak baik pada tax ratio dan jumlah penerimaan negara tidak menurun

Adryan Hermawan

Sabtu, 22 Februari 2020 | 22:25 WIB
Semoga kebijakan omnibus law ini dapat meningkatkan tax ratio Indonesia. Hal ini karena apabila dilihat sekilas kebijakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri serta penurunan tarif atas PPh Badan ini akan menurunkan jumlah penerimaan negara apabila tidak ada perluasan basis pajak. Tetapi, apabi ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 November 2020 | 07:30 WIB
KELAS PAJAK INTERNASIONAL

Ternyata Ini Penyebab Konflik Terjadinya Pajak Berganda

Jum'at, 06 November 2020 | 14:49 WIB
PRANCIS

Jadi Negara Ke-56, Panama Resmi Serahkan Dokumen Ratifikasi MLI

Kamis, 05 November 2020 | 10:40 WIB
PRANCIS

Jumlah Yurisdiksi yang Meratifikasi MLI Terus Bertambah

Selasa, 03 November 2020 | 07:37 WIB
UU 11/2020

UU Cipta Kerja Resmi Terbit

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!