BERITA TERKINI
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DDTC Logo

Berkaitan dengan "Omnibus Law Perpajakan"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di SiniDetail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini
UU CIPTA KERJA

Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Berita
• 13 Okt 2020
Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan IniSimak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini
UU CIPTA KERJA

Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

Berita
• 12 Okt 2020
Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKPPenjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP

Berita
• 12 Okt 2020
Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKPKonsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP

Berita
• 11 Okt 2020
Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri MulyaniSoal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani
UU CIPTA KERJA

Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

Berita
• 08 Okt 2020
Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPNMasuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN
UU CIPTA KERJA

Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN

Berita
• 07 Okt 2020
Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUPAlasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP
UU CIPTA KERJA

Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP

Berita
• 07 Okt 2020
Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta KerjaPenegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja
UU CIPTA KERJA

Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak DiperjelasKetentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh MenkeuKetentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu

Berita
• 07 Okt 2020