BERITA TERKINI
Keterangan Lengkap Terkini DJP Soal Penerbitan Faktur Pajak di Coretax
Ada Diskon Pokok Pajak, Pemkot Imbau WP Segera Bayar PBB
Pejabat DJBC Punya Wewenang Minta Laporan Keuangan ke Pengguna Jasa
Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China
DHE SDA Wajib Parkir 100% di RI selama Setahun, Revisi PP 36 Disiapkan
Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional
Cuma Raup Rp10,9 Miliar, Setoran Retribusi Parkir Belum Sesuai Potensi
WP Gagal Validasi Foto di Coretax DJP, Petugas Pajak Beri Solusi
Daftar NPWP Badan Muncul ‘Kesalahan Saat Pendaftaran’, Coba Solusi Ini
Tak Ada Sanksi Atas Keterlambatan Akibat Coretax, Aturan Disiapkan
Keterangan Lengkap Terkini DJP Soal Penerbitan Faktur Pajak di Coretax
Ada Diskon Pokok Pajak, Pemkot Imbau WP Segera Bayar PBB
Pejabat DJBC Punya Wewenang Minta Laporan Keuangan ke Pengguna Jasa
Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China
DHE SDA Wajib Parkir 100% di RI selama Setahun, Revisi PP 36 Disiapkan
Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional
Cuma Raup Rp10,9 Miliar, Setoran Retribusi Parkir Belum Sesuai Potensi
WP Gagal Validasi Foto di Coretax DJP, Petugas Pajak Beri Solusi
Daftar NPWP Badan Muncul ‘Kesalahan Saat Pendaftaran’, Coba Solusi Ini
Tak Ada Sanksi Atas Keterlambatan Akibat Coretax, Aturan Disiapkan
DDTC Logo

Berkaitan dengan "Omnibus Law Perpajakan"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di SiniDetail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini
UU CIPTA KERJA

Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Berita
• 13 Okt 2020
Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan IniSimak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini
UU CIPTA KERJA

Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

Berita
• 12 Okt 2020
Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKPPenjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP

Berita
• 12 Okt 2020
Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKPKonsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP
UU CIPTA KERJA

Konsinyasi Dihapus, Tidak Masuk Lagi dalam Pengertian Penyerahan BKP

Berita
• 11 Okt 2020
Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri MulyaniSoal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani
UU CIPTA KERJA

Soal PPh atas Sisa Lebih Lembaga Keagamaan, Ini Kata Sri Mulyani

Berita
• 08 Okt 2020
Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPNMasuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN
UU CIPTA KERJA

Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Batu Bara Kini Kena PPN

Berita
• 07 Okt 2020
Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUPAlasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP
UU CIPTA KERJA

Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP

Berita
• 07 Okt 2020
Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta KerjaPenegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja
UU CIPTA KERJA

Penegasan Penerbitan Faktur Pajak Pedagang Eceran dalam UU Cipta Kerja

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak DiperjelasKetentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Identitas Pembeli dalam Faktur Pajak Diperjelas

Berita
• 07 Okt 2020
Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh MenkeuKetentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu
UU CIPTA KERJA

Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu

Berita
• 07 Okt 2020