Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Melihat Definisi Classical System dan One-Tier System

A+
A-
3
A+
A-
3
Melihat Definisi Classical System dan One-Tier System

Ilustrasi. (foto: Business Daily)

PEMERINTAH berencana menghapus pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Rencana ini akan dimasukkan dalam rancangan omnibus law perpajakan.

Dengan sistem yang ada selama ini, pemerintah menerapkan classical system. Dengan adanya penghapusan PPh dividen dalam omnibus law perpajakan itu, pemerintah akan beralih menggunakan one-tier system. Perubahan ini diproyeksi akan menghilangkan pajak berganda. Simak ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda’.

Untuk memahami kedua sistem tersebut, sehingga akan menghilangkan risiko pemajakan berganda, Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan classical system dan one-tier system.

Baca Juga: PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Classical System
MERUJUK pada IBFD International Tax Glossary (2015), classical system (separate entity system; two tier tax) adalah suatu sistem perpajakan, di mana pajak dikenakan atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan. Kemudian, pajak dikenakan lagi atas laba bersih (income after tax) di tingkat pemegang saham orang pribadi. Sistem ini tidak memuat mitigasi pemajakan berganda (double taxation).

Sementara itu, menurut Cnossen (1996) classical system adalah suatu sistem yang mengenakan pajak dua kali atas penghasilan yang bersumber dari perseroan, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham saat dibagikan sebagai dividen. Dengan demikian, classical system memandang perseroan sebagai entitas yang terpisah dengan pemiliknya.

Adapun sistem ini menimbulkan pemajakan berganda secara ekonomis karena atas laba atau penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, yaitu di level korporasi dan di level pemegang saham. Sebagai konsekuensinya, sistem ini dapat mendorong terbentuknya perilaku penghindaran pajak. Hal ini lantaran ada kalanya, pemegang saham ingin menghindari pajak atas dividen.

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Upaya penghindaran inilah yang memicu adanya praktik dividen terselubung (disguised dividend), penyembunyian pengendali atas manfaat (beneficial owner), hingga adanya skema re-routing investment sebagai perencanaan pajak. Melihat dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan, menjadi hal lumrah jika pemerintah hendak beralih ke one-tier system.

One-Tier System
DALAM IBFD International Tax Glossary (2015), one-tier system atau dividend-exclusion system adalah suatu sistem perpajakan, di mana pajak dibebankan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Berdasarkan sistem ini, penghasilan perseroan hanya dikenakan pajak satu kali di tingkat perseroan.

Oleh karena itu, ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, penghasilan dividen ini tidak dikenakan pajak lagi pada orang pribadi tersebut. Orang pribadi itu tidak membayar pajak lagi karena ada pengecualian dividen sebagai penghasilan kena pajak pemegang saham. Ini berbeda dengan classical system.

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sederhananya, dalam sistem ini, setiap dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari pengenaan PPh di Indonesia. Persyaratannya, sesuai rencana dalam omnibus law, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Topik : Classical System, One-Tier System, dividen, PPh, omnibus law, omnibus law perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Prosedur Khusus Bagi WP yang Tak Sengaja Cabut SPPH PPS

Rabu, 22 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Makin Canggih, PPS Beri Kesempatan WP untuk Tingkatkan Kepatuhan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP