Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Faktor Penentu Keberhasilan Kepatuhan Kooperatif

A+
A-
2
A+
A-
2
Faktor Penentu Keberhasilan Kepatuhan Kooperatif

SEBAGAI tulang punggung keberhasilan sistem self assessment, sangat lumrah apabila topik kepatuhan pajak terus menjadi sorotan. Dalam perkembangannya, otoritas memperlakukan wajib pajak secara berbeda tergantung pada segmentasi perilaku kepatuhan wajib pajak tersebut.

Namun, secara konsep hukum sulit untuk membedakan secara absolut perlakuan terhadap wajib pajak berdasarkan karakteristik perilaku kepatuhannya. Kelemahan inilah yang melahirkan paradigma kepatuhan kooperatif yang digadang-gadang dapat menjadi solusi.

Sebagai paradigma kepatuhan yang menjunjung tinggi jalinan kerja sama, langkah awal yang dapat menjadi fondasi penentu kesuksesan kepatuhan kooperatif terletak pada bagaimana interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak dijalankan. Setidaknya terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam interaksi tersebut agar kepatuhan kooperatif dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Pertama, hubungan dan komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak harus terbingkai secara apik. Pasalnya, kepatuhan kooperatif sangat tergantung dari hubungan dan komunikasi yang terjalin secara baik serta terus menerus antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Untuk itu, komitmen serta manajemen komunikasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Keberhasilan paradigma ini juga memerlukan adanya suatu indikator yang dapat mengukur efektivitas dari pola komunikasi yang diterapkan otoritas pajak dengan wajib pajak.

Kedua, ketersedian peraturan dan ketentuan yang memadai baik dari segi administrasi dalam hal kapabilitas dan transparansi (Richardson dan Gilligan, 2002). Selain itu, peraturan dan ketentuan juga harus memadai dari segi ketersediaan pengadilan yang independent serta proses legislasi yang ideal.

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Gencar Periksa Influencer, Begini Respons Taxmin

Ketiga, upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan sebagai fondasi kepatuhan kooperatif. Tingkat kepercayaan dapat dikembangkan dengan cara saling terbuka. Dengan keterbukaan tersebut, wajib pajak akan lebih memahami dan menerima tindakan serta keputusan yang diambil oleh otoritas pajak.

Lebih lanjut, kepercayaan akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Otoritas pajak akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai bisnis dan ekonomi dari sisi pelaku usaha. Di sisi lain, memelihara kepercayaan dari wajib pajak dapat menjamin kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat kepercayaan sulit dibangun, tetapi relatif mudah untuk dirusak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya repetisi perilaku yang menunjukkan niat baik serta kapabilitas yang memadai dalam kurun waktu tertentu dari otoritas pajak sehingga wajib pajak dapat memprediksi hal yang sama di masa yang akan datang.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Kemudian, dari sisi otoritas pajak, kepercayaan terhadap wajib pajak terbangun melalui perilaku kepatuhan wajib pajak. Contohnya, wajib pajak kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu.

Salah satu perwujudan kepercayaan dalam interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak terletak pada saat terjadinya proses pertukaran informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Blomqvist (2017) kegiatan pertukaran informasi menjadi pusat terciptanya atau terdistorsinya kepercayaan yang sudah terbangun.

Keempat, kesiapan otoritas pajak. Tingkat kesiapan tersebut tercermin dalam beberapa elemen, yaitu:

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini
  1. Kesiapan mengubah perilaku menjadi lebih transparan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak.
  2. Kesiapan otoritas pajak untuk memerhatikan hal-hal yang tidak terbatas pada pengetahuan teknis saja tapi juga keahlian dalam komunikasi dan pelayanan yang diperlukan dalam berinteraksi dengan wajib pajak.
  3. Kesiapan otoritas pajak dalam menguasai tata kelola administrasi yang efektif dan efisien.

Kelima, kesiapan wajib pajak. Pertama-tama, wajib pajak harus siap dan rela untuk memiliki kerangka hubungan yang baru dengan otoritas pajak, termasuk adanya kemungkinan meningkatnya beban karena adanya tanggung jawab untuk turut menyukseskan implementasi program kepatuhan kooperatif.

Selain itu, wajib pajak juga harus menunjukkan bahwa dia memegang kontrol atas urusan pajaknya sehingga informasi yang diberikan kepada otoritas pajak berguna dalam pengelolaan risiko pajak (tax control framework) yang dijalankan oleh pemerintah.

Terlebih kepatuhan pajak seharusnya menjadi salah satu bagian dalam kerangka good corporate governance sebuah perusahaan. Dengan kata lain, kepatuhan pajak menjadi bagian dari tanggung jawab sosial wajib pajak (Darusslam, 2016)

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.

Topik : kelas pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan kooperatif, cooperative compliance, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 15:23 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Minta Saran Wajib Pajak, Anda Dapat Email Survei Online?

Kamis, 09 September 2021 | 13:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Lapor SPT Masa PPN Tidak Benar, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Rabu, 08 September 2021 | 19:35 WIB
INSENTIF PAJAK

Awasi WP Penerima Insentif Pajak, Ini Imbauan DJP Soal Pengisian Data

Rabu, 08 September 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Wajib Pajak Belum Diaudit Memiliki Risiko Kepatuhan Lebih Tinggi

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?