KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Kepatuhan Kooperatif?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 27 Maret 2020 | 17:58 WIB
Apa Itu Kepatuhan Kooperatif?

PERILAKU kepatuhan wajib pajak mencakup spektrum yang lebih luas dan tidak dapat digolongkan hanya menjadi wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. Untuk itu, otoritas pajak membuat segmentasi kepatuhan menjadi lebih beragam guna memberikan perlakuan yang lebih tepat.

Namun, karakteristik untuk menggolongkan wajib pajak bersifat abstrak dan sangat tergantung pada ketersediaan informasi. Apabila otoritas tidak mampu menggolongkan secara akurat, perbedaan perlakuan ini justru berpotensi merusak hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Berangkat dari refleksi adanya kelemahan otoritas untuk memetakan perilaku kepatuhan dalam spektrum yang lebih luas, paradigma kepatuhan kooperatif hadir. Paradigma ini juga lahir sebagai konsekuensi perkembangan nilai-nilai di masyarakat diantaranya keinginan atas penghormatan hak-hak wajib pajak.

Baca Juga:
Implementasi ‘Two-Pillar Solution’ Kian Dekat, Siapkah Kita?

Lantas, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan kooperatif?

Tidak ada definisi universal yang mendeskripsikan pengertian dari kepatuhan kooperatif. Pasalnya, setiap negara yang mengaplikasikan paradigma kepatuhan ini memiliki format dan implementasi yang berbeda-beda.

Kendati demikian, merujuk pada definisi dari OECD, kepatuhan kooperatif adalah hubungan yang didasari oleh kerja sama dan asas saling percaya antara otoritas dan wajib pajak. Poin utama paradigma ini adalah adanya pemahaman satu sama lain berdasarkan kebutuhan dan aspirasi, baik dari otoritas pajak maupun wajib pajak.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Konsep ini sejatinya bukan hal yang baru. Pada awalnya, OECD menggunakan istilah enhanced relationship. Akan tetapi, definisi yang dibentuk dari istilah enhanced relationship ini dianggap terlalu luas dan memiliki konotasi yang sedikit negatif

Oleh karena itu, OECD kemudian mengganti istilah tersebut menjadi cooperative compliance yang dianggap lebih sesuai (Bronzewska, 2016). OECD juga memberikan definisi tambahan, yaitu bentuk pendekatan kepatuhan yang mempertukarkan transparansi untuk memperoleh kepastian (OECD, 2013).

Sementara itu, definisi kepatuhan kooperatif menurut International Fiscal Association (IFA) dalam Key Issue Report (2012) adalah hubungan sukarela antara otoritas pajak dan wajib pajak untuk saling terbuka dan percaya serta saling menghargai antara hak otoritas pajak dan hak wajib pajak dengan cara yang lebih efisien terkait keterbukaan informasi.

Baca Juga:
Apa Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

OECD, dalam Study into the Role of Tax Intermediaries (2008), menyebut kepatuhan kooperatif adalah sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi dan bukan konfrontasi serta lebih berdasarkan pada rasa saling percaya daripada kewajiban yang dipaksakan.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, kepatuhan kooperatif dapat diartikan sebagai paradigma yang dilakukan secara sukarela berdasarkan asas saling percaya dan terbuka antara otoritas pajak dengan wajib pajak terkait informasi-informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Adanya hubungan yang terjalin berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan ini diharapkan dapat memberi efek timbal balik yang saling menguntungkan, baik dari sisi efisiensi biaya, waktu, dan keterbukaan informasi.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan salah satu bab dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji dan Denny Vissaro. Anda dapat mengunduh versi e-book secara gratis di sini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu