Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Klasifikasi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Klasifikasi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

PENGELOMPOKAN wajib pajak yang ditinjau dari sisi kepatuhannya tidak dapat hanya menjadi dua, yaitu wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. Pasalnya, dua kelompok ini merupakan titik ekstrem. Ada kecenderungan wajib pajak lebih banyak terombang-ambing di antara kedua kelompok itu.

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar, terutama jika mengingat bahwa keputusan untuk patuh sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang dihadapi oleh wajib pajak. Dengan demikian, perilaku kepatuhan mencakup spektrum yang lebih luas daripada dua kelompok tersebut. Simak Kamus Pajak 'Apa Itu Kepatuhan Pajak?'.

Lantas, bagaimanakah pengklasifikasian perilaku kepatuhan wajib pajak?

Baca Juga: Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Menurut OECD, perilaku kepatuhan wajib pajak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yang digambarkan dalam suatu piramida model kepatuhan. Piramida ini menunjukkan bahwa semakin ke puncak, jumlah wajib pajak dalam suatu kelompok akan semakin sedikit (lihat Gambar 1.)

OCED menekankan bahwa iklim kepatuhan pajak dapat membaik apabila otoritas pajak secara akurat memperlakukan wajib pajak sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Wajib pajak patuh yang terus dicurigai dan diperlakukan sama seperti wajib pajak yang tidak patuh akan berisiko kehilangan kepercayaan dan menurunkan tingkat kepatuhannya.


Baca Juga: Pemberlakuan NIK sebagai NPWP, Begini Perinciannya Menurut DJP

Dengan kata lain, strategi peningkatan kepatuhan pajak perlu dibedakan berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Perlakuan berdasarkan kepatuhan ini telah diaplikasikan oleh Otoritas Pajak Kanada yang memetakan dan menggolongkan wajib pajak menjadi enam golongan.

Penggolongan tersebut mulai dari wajib pajak yang tunduk pada segala regulasi pajak dan menentang setiap bentuk kecurangan ataupun argumen yang merasionalisasikan ketidakpatuhan pajak (altruistic compliers), hingga wajib pajak yang sama sekali tidak patuh dan memiliki persepsi negatif terhadap pajak, serta menganggap kecurangan sebagai sesuatu yang dapat diterima (rebels).

Penggolongan perilaku kepatuhan ini dapat disederhanakan menjadi tiga golongan utama, yaitu wajib pajak yang patuh, wajib pajak yang sewakti-waktu tidak patuh, serta wajib pajak yang tidak patuh sama sekali. Secara ringkas penggolangan ini dapat disimak dalam Gambar 2.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak


Berdasarkan klasifikasi ini, otoritas pajak dapat memberikan perlakuan pajak yang lebih sesuai. Sebagai contoh, terhadap wajib pajak yang memiliki keinginan tinggi untuk patuh, otoritas harus lebih menekankan perlakuan persuasif.

Lalu, untuk wajib pajak yang kepatuhannya bersifat situasional, otoritas seharusnya memberikan perlakuan yang bersifat peringatan. Selanjutnya, untuk wajib pajak yang sengaja tidak patuh maka sebaiknya diberikan hukuman yang lebih berat (Braithwaite, 2007)

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Namun, penggolongan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya memiliki sedikit kelemahan. Hal ini lantaran secara konsep hukum sulit untuk membedakan secara absolut manakah wajib pajak yang masuk dalam golongan altruistic atau yang mana yang akan digolongkan sebagai wajib pajak rebels.

Pasalnya, karakteristik untuk menggolongkan wajib pajak bersifat abstrak dan sangat tergantung pada ketersediaan informasi. Apabila otoritas tidak mampu menggolongkan secara akurat akibat kurangnya informasi, perbedaan perlakuan ini justru akan mencederai prinsip keadilan dan berpotensi merusak hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku ‘Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak’ yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji dan Denny Vissaro. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.

Baca Juga: KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini

Selain itu, Anda juga dapat menyimak penjabaran tentang kepatuhan pajak yang telah diulas secara lebih terperinci dalam artikel ‘Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak’ yang dimuat dalam Inside tax Edisi 14 bertajuk ‘Menggali Ketidakpatuhan Pajak’. Anda juga dapat mengunduhnya secara gratis di sini. (kaw)

Topik : kelas pajak kepatuhan pajak, wajib pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 08:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Disepakati, Pajak Minimum 15% Berlaku Mulai 2023

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Akhirnya Teken Perjanjian Pajak OECD

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder