Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Kepatuhan Pajak?

A+
A-
8
A+
A-
8
Apa Itu Kepatuhan Pajak?

Ilustrasi. 

SEBAGAI negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya, dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Kendati telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan pajak?

Baca Juga: Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998).

Pada beberapa negara, misalkan pada Amerika Serikat, Australia dan Kanada, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

Sementara itu, merujuk pada IBFD International Tax Glossary, kepatuhan pajak (tax compliance) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Ketiga indikator kepatuhan pajak ini pula yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar untuk menganalisis risiko kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis ini DJP kemudian menyusun peta kepatuhan guna membuat skema pilihan perlakuan (treatment) untuk wajib pajak berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, selama empat dekade terakhir telah banyak dilakukan penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris. Berdasarkan penelitian ini, secara umum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori:

  1. Upaya pencegahan (deterrence), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak.
  2. Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
  3. Kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak).
  4. Keadilan (fairness) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya.
  5. Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku 'Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak' yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji dan Denny Vissaro dengan penambahan dan pengurangan. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.

Baca Juga: Laporan Terbaru DJP, Puluhan Ribu WP OP dan Badan Diperiksa Tahun Lalu

Selain itu, Anda juga dapat menyimak penjabaran tentang kepatuhan pajak yang telah diulas secara lebih terperinci dalam artikel 'Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak' yang dimuat dalam Inside Tax Edisi 14 bertajuk ‘Menggali Ketidakpatuhan Pajak’. Anda juga dapat mengunduhnya secara gratis di sini. (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus, kepatuhan pajak, self assessment, kepatuhan formal, kepatuhan materiel

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment? Simak Video Ini

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 14:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jalankan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Pakai Data Analytics

Rabu, 29 September 2021 | 18:18 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)?

Selasa, 28 September 2021 | 15:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Kanwil DJP Jakarta Barat Tambah Daftar Kerja Sama dengan Tax Center

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak