Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Apa Itu Kepatuhan Pajak?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Kepatuhan Pajak?

Ilustrasi. 

SEBAGAI negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya, dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Kendati telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan pajak?

Baca Juga: Apa Itu PJAP?

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998).

Pada beberapa negara, misalkan pada Amerika Serikat, Australia dan Kanada, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

Sementara itu, merujuk pada IBFD International Tax Glossary, kepatuhan pajak (tax compliance) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Baca Juga: Apa Itu Pemusatan Tempat PPN Terutang?

Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Baca Juga: Mendalami Konsep dan Perkembangan Administrasi Pajak

Ketiga indikator kepatuhan pajak ini pula yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar untuk menganalisis risiko kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis ini DJP kemudian menyusun peta kepatuhan guna membuat skema pilihan perlakuan (treatment) untuk wajib pajak berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, selama empat dekade terakhir telah banyak dilakukan penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris. Berdasarkan penelitian ini, secara umum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori:

  1. Upaya pencegahan (deterrence), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak.
  2. Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
  3. Kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak).
  4. Keadilan (fairness) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya.
  5. Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.

Adapun ulasan ini menyadur tulisan dari salah satu bab dalam buku 'Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak' yang ditulis oleh Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji dan Denny Vissaro dengan penambahan dan pengurangan. Anda dapat mengunduh buku tersebut secara gratis di sini.

Baca Juga: Siapa Itu Keluarga Sedarah dan Semenda?

Selain itu, Anda juga dapat menyimak penjabaran tentang kepatuhan pajak yang telah diulas secara lebih terperinci dalam artikel 'Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak' yang dimuat dalam Inside Tax Edisi 14 bertajuk ‘Menggali Ketidakpatuhan Pajak’. Anda juga dapat mengunduhnya secara gratis di sini. (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus, kepatuhan pajak, self assessment, kepatuhan formal, kepatuhan materiel
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 08:34 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:36 WIB
KEM-PPKF 2021
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 14:40 WIB
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN
Senin, 06 Juli 2020 | 14:30 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 13:19 WIB
PAJAK DAERAH (6)
Senin, 06 Juli 2020 | 12:15 WIB
PMK 79/2020
Senin, 06 Juli 2020 | 12:08 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 11:48 WIB
BELGIA
Senin, 06 Juli 2020 | 11:32 WIB
KERJA SAMA EKONOMI
Senin, 06 Juli 2020 | 11:04 WIB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT