Moral Pajak Harus Dibangun Melalui Ini

“Moral pajak harus dibangun sejak usia dini untuk membentuk masyarakat sadar pajak sebagai modal kepatuhan pajak secara sukarela. Moral pajak juga harus dibangun melalui perumusan kebijakan pajak partisipatif dan transparan, hingga sistem pajak yang mampu mengurangi ketimpangan.

Selain itu, pengelolaan uang pajak yang efisien, dirasakan manfaatnya, dan uang pajak yang tidak diselewengkan. Kemudian, pengenaan pajak yang mencerminkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan didasari dengan itikad baik masing-masing pihak yang berkepentingan juga akan membangun moral pajak.

Pekerjaan untuk membangun moral pajak bukan merupakan tanggung-jawab otoritas pajak semata. Terdapat institusi lain di luar otoritas pajak yang harus ikut bertanggung-jawab, misalnya institusi-institusi pengelola anggaran yang berasal dari uang pajak terkait dengan penggunaan uang pajak secara efisien, tetap sasaran, dan tidak disalahgunakan.

Indonesia sebenarnya mempunyai modal untuk membangun moral pajak. Temuan World Giving Index 2018 (CAF, 2018) menarik menjadi penyemangat. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang paling dermawan di dunia. Artinya, moral orang Indonesia untuk berkontribusi bagi masyarakat sangat tinggi. Tinggal bagaimana strategi untuk mendorong kontribusi mereka secara optimal melalui mekanisme pajak.”

- Pakar Pajak sekaligus Founder DDTC Darussalam dalam artikel bertajuk Membangun Moral Pajak (DDTCNews, 2020). Artikel ini juga dimuat ulang dalam buku Konsistensi 21 Tahun Gagasan Pendiri DDTC untuk Pajak Indonesia (DDTC, 2026).

Sebagai informasi kembali, selain tersedia dalam versi PDF, buku ini juga dapat dibaca di DDTC Library. Adapun DDTC Library belum lama ini mencatatkan rekor di Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) karena memiliki koleksi literatur perpajakan terbanyak. Selain DDTC Library, DDTC Academy juga mencatatkan rekor MURI sebagai penyelenggara pelatihan pajak internasional dan transfer pricing pertama di Indonesia yang diakui lembaga internasional.