Duh, Rencana Pajak Digital UE Terancam Bubar

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pengenaan pajak layanan digital yang diusung oleh Komisi Eropa terancam bubar. Peluang pencapaian kesepakatan pada Desember 2018 semakin kecil karena respons terakhir dari negara-negara anggota Uni Eropa.

Dalam pertemuan Economic and Financial Affair Council, Selasa (6/11/2018), banyak perwakilan negara yang meminta agar tetap menunggu keputusan multilateral. Namun, ada juga yang bersiap menerapkan kebijakan nasional.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan pungutan baru akan menjadi preseden negatif bagi Eropa. Bagaimana pun proposal itu menghubungkan hak pemajakan dengan lokasi konsumsi sehingga merugikan pula negara seperti Irlandia.

Dia pun lagi-lagi menyerukan cara terbaik untuk menyelesaikan kontroversi perpajakan digital ini adalah melalui perjanjian global yang langsung dipimpin oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan pajak tidak boleh diterapkan sampai musim panas 2020. Pihak yang awalnya mendukung ini mulai meminta pengenaan pajak hanya bisa dilakukan jika tidak ada kesepakatan global yang dicapai untuk masalah tersebut.

Menteri Keuangan Swedia Eva M. Andersson mengatakan masalah alokasi pendapatan harus diserahkan kepada perjanjian global. Setiap proposal yang memberikan hak pemajakan kepada pengguna menguntungkan negara dengan banyak pengguna, bukan pengekspor kecil seperti Swedia.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire yang telah lama menjadi pendukung utama pajak layanan digital itu menerima penundaan pelaksanaannya hingga akhir 2020. Namun, dia meminta agar UE tetap membuat kesepakatan pada akhir tahun ini.

Kesepakatan tersebut, menurut Bruno, akan mampu menghindari penerapan pajak secara nasional dari tiap negara anggota UE. Langkah unilateral tiap negara berisiko merugikan pasar tunggal UE.

Spanyol dan Inggris telah mengumumkan rencana nasional mereka sendiri untuk membebankan pajak kepada perusahaan digital. Kedua negara juga telah menegaskan komitmen untuk bergerak maju, tanpa menunggu kesepakatan UE.

Menteri Keuangan Italia Giovanni Tria menegaskan negaranya akan melaju dengan langkah sendiri jika tidak ada kesepatan UE pada akhir tahun ini. Pengenaan pajak terhadap perusahaan digital harus segala dijalankan.

Austria, yang memegang presidency bergilir UE mengaku akan melakukan upaya terakhir untuk mencapai kesepakatan pada Desember 2018. Perpecahan yang terjadi saat ini tampak begitu dalam sehingga memperkecil peluang terjadinya kesepakatan.

Menteri Keuangan Denmark Kristian Jensen mengaku pencapaian kesepakatan sangat sulit karena masih banyak persoalan teknis yang belum terpecahkan. Menurutnya pajak UE akan memukul sebagian besar perusahaan Amerika Serikat (AS) dan akan memicu pembalasan AS.

Seperti diketahui, dalam proposal dari Komisi Eropa, negara-negara UE akan mengenakan retribusi 3% pada pendapatan digital perusahaan-perusahaan besar yang dituduh menghindari pajak dengan mengarahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Namun, proposal ini membutuhkan dukungan dari 28 negara anggota UE.

Sebelumnya, para pemimpin dari 16 perusahaan teknologi melayangkan surat desakan agar tidak ada pengenaan pajak layanan digital. Pengenaan pajak layanan digital akan berisiko menghambat inovasi dalam bisnis, sehingga dapat melukai pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. (kaw)