PM Baru Inggris Hapus PPN Listrik Selama Musim Dingin

LONDON, DDTCNews - Perdana Menteri (PM) baru Inggris Andy Burnham langsung mengambil kebijakan pajak pada hari-hari pertama masa jabatannya. Pemerintah memutuskan menghapus PPN atas tagihan listrik rumah tangga selama musim dingin.

Penghapusan PPN atas tagihan listrik ini bertujuan meringankan beban biaya hidup masyarakat selama musim dingin. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2026, dengan menurunkan tarif PPN listrik dari 5% menjadi 0%.

"Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak atas tagihan energi, memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, dan mengembalikan harapan," kata Burnham dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (22/7/2026).

Burnham mengatakan penghapusan PPN diharapkan segera tecermin dalam batas harga listrik (price cap) yang ditetapkan regulator energi Ofgem pada periode berikutnya.

Dia menyebut pemerintah perlu segera memberikan ruang bagi masyarakat yang masih menghadapi tekanan biaya hidup akibat tingginya harga energi. Menurut hitungannya, penghapusan PPN akan mengurangi beban tagihan listrik rumah tangga sekitar £45 atau Rp1,07 juta per tahun.

Penghematan tersebut melengkapi penurunan tagihan sebesar £150 atau Rp3,59 juta yang diumumkan dalam APBN sebelumnya.

Pemerintah juga berharap kebijakan tersebut membantu menekan laju inflasi karena biaya listrik menjadi salah satu komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga.

Selain pelanggan rumah tangga, insentif ini juga akan dinikmati oleh usaha kecil yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas PPN energi domestik, serta lembaga amal dan panti perawatan yang berhak atas tarif PPN yang lebih rendah.

"Pemotongan pajak energi akan memberi keluarga sedikit kelonggaran dalam membayar tagihan, serta memberikan sedikit kepastian di musim dingin ini," ujar Menteri Keuangan John Healey.

Pemerintah memperkirakan penghapusan PPN listrik akan menurunkan inflasi indeks harga konsumen sekitar 0,10 poin persentase dan inflasi indeks harga ritel sekitar 0,14 poin persentase.

Untuk tahun fiskal berjalan, biaya kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar £850 juta atau Rp20,37 triliun. Pemerintah menyatakan pendanaannya berasal dari pembatalan program Digital ID senilai £1,8 miliar atau Rp43,13 triliun yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama 3 tahun.

Seluruh pemasok listrik diharapkan meneruskan manfaat penghapusan PPN kepada seluruh pelanggan, termasuk pelanggan dengan kontrak tarif tetap. (dik)