Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemanfaatan insentif bukanlah faktor penentu pemeriksaan terhadap wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/9/2021).

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi mengatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan sejumlah faktor lain. Salah satunya jika wajib pajak mengaku rugi secara terus-menerus.

“Ini selalu kami tekankan kepada dunia usaha. [Pemanfaatan] insentif tidak mengakibatkan pemeriksaan," ujar Dwi.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Dalam pemeriksaan, DJP akan menggunakan skema berjenjang melalui tim audit. Otoritas juga memanfaatkan compliance risk management (CRM) sehingga bisa mengidentifikasi secara akurat risiko kepatuhan wajib pajak dari berbagai faktor, bukan pemanfaatan insentif pajak.

Selain mengenai pemanfaatan insentif pajak, ada pula bahasan terkait dengan usulan International Monetary Fund (IMF) agar Indonesia menerapkan pendekatan self-assessment untuk menentukan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

DJP Beri Kepercayaan kepada Wajib Pajak

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi mengatakan DJP berkomitmen untuk memberikan kepercayaan lebih besar terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pemanfaatan insentif.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

"Kita ada paradigma baru, yakni trust and verify. Artinya, kami memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mencantumkan biaya-biayanya [saat ingin mendapatkan insentif supertax deduction], tidak diperiksa di awal," ujar Dwi. (DDTCNews)

Pemungut PPN PMSE

Dalam laporan terbaru berjudul Digitalization and Taxation in Asia, IMF berpendapat penunjukan pemungut PPN PMSE secara bertahap berisiko menimbulkan distorsi antara perusahaan yang tercakup dan yang belum tercakup dalam daftar.

Secara jangka panjang, IMF memandang pendekatan self-assessment adalah langkah yang lebih tepat bila dibandingkan dengan skema penunjukan pemungut PPN PMSE. Simak ‘IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Usulan IMF Perlu Dipertimbangkan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menilai usulan IMF terkait dengan pemungut PPN PMSE perlu dipertimbangkan. Dengan suatu kewajiban dalam kerangka self-assessment, jumlah pemungut PPN PMSE akan bertambah. Kemudian, ada beberapa pertimbangan lain yang mendukung.

Pertama, Indonesia juga telah menerapkan simplified registration dan collection regime yang baik sesuai dengan rekomendasi OECD dalam pemungutan PPN digital. Dengan demikian, penerapan self-assessment system seharusnya tidak menjadi tantangan berarti.

Kedua, adanya klausul bantuan penagihan pajak lintas yurisdiksi dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta klausul pemutusan akses dalam Perpu 1/2020 akan memungkinkan penegakan hukum dalam skema self-assessment.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Ketiga, dalam catatan DDTC Fiscal Research, 40 dari 48 negara yang telah menerapkan hingga 2020 telah menganut skema self-assessment. (Bisnis Indonesia)

Proposal Pilar 1

IMF menyebut pengenaan pajak korporasi multinasional yang diusulkan dalam proposal Pilar 1 OECD berpotensi menggerus atau mengurangi penerimaan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Malaysia bisa kehilangan penerimaan sebesar 0,01% dari PDB atau mendapatkan tambahan penerimaan yang cenderung minim," tulis IMF dalam Digitalization and Taxation in Asia. Simak ‘IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Penerimaan Cukai MMEA

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan tren penerimaan cukai minuman mengandung etil alcohol (MMEA) biasanya selalu naik setiap tahun. Namun, pada 2020, penerimaan terkontraksi karena terdampak pandemic dan molornya kuota impor minuman beralkohol dari Kementerian Perdagangan.

"Tampaknya di tahun 2021 ini ada tendensi kenaikan lagi sesuai dengan penetapan volume yang lebih cepat oleh menteri perdagangan," katanya. (DDTCNews)

Mayoritas Fraksi Dukung Pengenaan PPh Minimum

Mayoritas fraksi di DPR mendukung inisiasi pemerintah untuk menerapkan alternative minimum tax (AMT). Dukungan itu disampaikan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUP. Sebanyak 8 fraksi mendukung.

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Usulan pengenaan AMT berupa PPh minimum 1% dari penghasilan bruto masuk. Dalam usulan pemerintah, AMT akan dikenakan terhadap wajib pajak badan yang melaporkan rugi atau memiliki PPh terutang kurang dari 1% dari penghasilan bruto. (Kontan)

Obligasi Pemerintah

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan volume pemesanan sukuk ritel seri SR015 pada masa penawaran 20 Agustus 2021 hingga 15 September 2021 tercatat mencapai Rp27 triliun. Nilai itu menjadi penjualan tertinggi sepanjang sejarah penerbitan SBN ritel melalui platform e-SBN.

"Besarnya minat investor pada SR015 di tengah kondisi ketidakpastian karena pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa instrumen yang diterbitkan pemerintah menjadi pilihan investasi yang tepat karena sifatnya yang aman dan likuid," tulis DJPPR dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Tingginya penawaran terjadi setelah pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bunga obligasi yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari 15% menjadi 10%. Penurunan tarif melalui PP 9/2021 ini berlaku sejak 30 Agustus 2021. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Meterai Elektronik

Perum Percetakan Uang RI (Peruri) resmi meluncurkan meterai elektronik (e-meterai) dan surat elektronik terintegrasi pada akhir pekan lalu. Produk hasil kerja sama dengan PT Telkom Indonesia Tbk ini memperluas akses transaksi keuangan digital di Tanah Air.

Uji coba penggunaan meterai elektronik dimulai dengan kick off piloting implementasi meterai elektronik. Rencananya uji coba dilakukan di lingkungan TelkomGroup dan Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: 1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?