Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

DJP Ingin Kurangi Ketergantungan Penerimaan Pajak pada WP Besar

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP Ingin Kurangi Ketergantungan Penerimaan Pajak pada WP Besar

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Dengan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Ditjen Pajak (DJP) ingin memperbaiki struktur penerimaan pajak, terutama dari sisi ketergantungan pada wajib pajak besar. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/3/2020).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan salah satu tujuan dari pengawasan berbasis kewilayahan – salah satunya diwujudkan dengan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama – adalah untuk memperbaiki struktur penerimaan pajak yang masih jauh dari ideal.

“Kita mau memperbaiki struktur penerimaan pajak yang selama ini tergantung kepada wajib pajak besar,” katanya.

Baca Juga: Begini Skema Burden Sharing Pemerintah dan Bank Indonesia

Menurutnya, imbas negatif dari ketergantungan hasil penerimaan pada kontribusi wajib pajak besar, terutama badan, adalah kerentanan terhadap gejolak perekonomian. Ketika ekonomi lesu seperti saat ini, sambung Suryo, secara otomatis kinerja penerimaan juga ikut melemah.

Selain itu, sejumlah media juga menyoroti rencana pemerintah memperlonggar ketentuan impor untuk sekitar 500 importir. Kebijakan ini dimaksudkan agar kegiatan impor segera pulih di tengah tekanan ekonomi akibat menyebarnya wabah virus Corona.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Meriahkan Hari Pajak, DDTC Academy Gelar Free Webinar! Mau Ikutan?
  • Perluasan Basis Pajak

Kerentanan penerimaan pajak karena ketergantungan pada wajib pajak besar, terutama badan, tercermin dari kinerja 2019 yang tertekan dan awal 2020. Oleh karena itu, perluasan basis pajak diperlukan untuk menjadi penopang baru dari penerimaan yang dikumpulkan oleh DJP.

Seperti beritakan sebelumnya, berdasarkan rilis APBN Kita, realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2020 tercatat senilai Rp80,22 triliun atau 4,88% dari target Rp1.624,57 triliun. Performa ini tercatat turun 6,86% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu.

“Kita ingin kurangi ketergantungan kepada WP besar. Oleh karena itu, kita ubah strategi dalam menghadapi tekanan penerimaan dengan memperluas basis pajak," paparnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Apa Itu Free Trade Agreement?
  • Kerek Kepatuhan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengawasan berbasis kewilayahan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apalagi, petugas pajak juga akan gencar mendatangi wajib pajak.

“Nanti kita lakukan pembinaan dan pengawasan bagi yang tidak lapor [SPT] melalui pengawasan yang berbasis kewilayahan ini. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan jumlah WP yang melapor terus bertambah,” kata Hestu. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Pelaporan SPT

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga Senin (2/3/2020), sudah ada 4,3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Jumlah tersebut menunjukan peningkatan sekitar 30% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,3 juta.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Pembayaran BBNKB Bakal Didiskon Hingga 40%

Dia mengatakan jumlah WP wajib SPT pada tahun ini mencapai 19 juta WP, naik dibandingkan dengan jumlah WP wajib SPT tahun lalu yang mencapai 18,3 juta WP. Dengan target kepatuhan formal yang tetap dipatok di angka 80%–85%, jumlah pelaporan SPT pada tahun ini ditargetkan mencapai 15,2 juta hingga 16,15 juta wajib pajak. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Pelayanan dan Pengawasan Lebih Fokus

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama bakal bermanfaat dalam pengelompokan wajib pajak yang selama ini sudah ada. Dengan demikian, pelayanan dan pengawasan akan lebih fokus.

Menurutnya, dengan tugas yang menjadi semakin fokus maka sumber daya manusia (SDM) mampu dioptimalkan untuk memperluas basis pajak. Pada gilirannya, beban DJP dalam mengumpulkan penerimaan tidak hanya dibebankan kepada wajib pajak tertentu, tapi juga oleh banyak wajib pajak.

Baca Juga: Reklasifikasi Pembayaran Jasa & Biaya Bunga Jadi Pembayaran Dividen

“Jadi pekerjaan yang selama ini menyita waktu dan tenaga dapat dialihkan ke pencapaian wajib pajak baru. Untuk wajib pajak yang belum terdaftar bisa di-collect masuk ke dalam sistem dan bergotong royong dengan kontribusi pajak sesuai kewajiban,” katanya. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • 500 Importir

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah mendata sekitar 500 importir dengan reputasi baik yang dinilai layak untuk mendapat pelonggaran ketentuan impor. Sebanyak 500 importir itu juga menguasai 40% dari keseluruhan aktivitas impor bahan baku di Indonesia, sehingga berpotensi memulihkan aktivitas produksi di dalam negeri.

"Untuk mereka yang reputable itu bisa dilakukan langkah-langkah penyederhanaan, sehingga kecepatan mereka dalam melakukan impor, saat RRT [China] sudah melakukan lagi produksinya, segera bisa dilakukan,” jelas Sri Mulyani. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Belum Tersedia, Ini Kata DJP
  • Kemudahan dari Sisi Pre-Clearance

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan kemudahan perizinan impor diberikan kepada importir yang telah terdaftar sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan mitra utama. Selama ini mereka baru mendapatkan kemudahan dari sisi clearance. Nantinya, mereka juga mendapat kemudahan dari sisi pre-clearance.

“Kalau dulu pre-clearance masih perlu mengajukan perizinan dan proses verifikasi, nanti akan diberikan secara otomatis. Jadi, prosedurnya fast track autoapproval,” ujar Heru. (Bisnis Indonesia/DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, KPP Pratama, pengawasan berbasis kewilayahan,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 04 Maret 2020 | 16:46 WIB
alasanya WP besar ..terutama Investor baru ...dlm prioritas ..dpt Tax Reduction atau fasilitas ..bhkan pembebasan pajak. Namun untuk kelas menegah kecil..bonyok gk dpt cuman dikasih tempo u ey ttt 0,5% ,,tanpa mengurangkan..at kompensasi kerugiannya..bahkan tdk bisa kreditkan pjk masukan (PPN masuk ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 11:32 WIB
KERJA SAMA EKONOMI
Senin, 06 Juli 2020 | 11:04 WIB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Senin, 06 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA