BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan membuka ruang bagi Pengadilan Pajak untuk menggelar persidangan di banyak daerah, bukan cuma di ibu kota. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (5/9/2024).
Kebijakan penambahan lokasi persidangan ini merupakan bagian dari transisi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung (MA). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan penambahan lokasi sidang diperlukan untuk mendekatkan pelayanan Pengadilan Pajak dengan para pemohon banding selaku pengguna layanan.
"Kami usahakan ada di Medan, di Surabaya. Ini untuk mendekatkan kepada klien. Kami menyiapkan titik-titik di mana nanti kalau memang masih diperlukan penjelasan lanjutan itu tidak harus ke Jakarta," katanya, Rabu (4/9/2024).
Meski demikian, lanjut Heru, rencana penambahan lokasi sidang masih akan dikoordinasikan oleh tim transisi Setjen Kemenkeu bersama Mahkamah Agung (MA).
"Koordinasi dengan MA jalan terus, timnya sedang rapat terus," ujar Heru.
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU 14/2002, Pengadilan Pajak menyelenggarakan sidang di tempat kedudukan, yakni di ibu kota negara. Sidang di luar tempat kedudukan dilakukan bila dipandang perlu oleh ketua Pengadilan Pajak.
"Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain," bunyi ayat penjelas dari Pasal 4 ayat (1) UU 14/2002.
Saat ini, Pengadilan Pajak menyelenggarakan sidang di Jakarta dan 2 kota lainnya, yaitu Yogyakarta dan Surabaya.
Selain bahasan mengenai persidangan Pengadilan Pajak, ada pula pemberitaan lain yang menarik, termasuk diubahnya RAPBN 2025 untuk mengakomodasi program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, ada pula permintaan maaf dari Ditjen Pajak (DJP) dan Perum Peruri lantaran kendala sistem pembelian e-meterai hingga penerbitan perizinan pada online single submission (OSS) yang terkendala.
Pemerintah mengubah alokasi belanja pada pos kementerian/lembaga. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi program Quick Win yang diusung oleh Prabowo-Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keberadaan program Quick Win ikut mengubah alokasi belanja kementerian, dari usulan awal senilai Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Tambahan alokasi ini akan diambil dari berbagai cadangan dana pada pos belanja non-K/L, seperti cadangan anggaran pendidikan dan cadangan transfer ke daerah.
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR juga menyetujui alokasi senilai Rp113 triliun pada RAPBN 2025 untuk merealisasikan program Quick Win Prabowo-Gibran. (DDTCNews)
Program Quick Win yang dicanangkan Prabowo-Gibran dinilai tidak akan signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, secara jangka panjang program ini bisa jadi baru dirasakan masyarakat.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LEPM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menyampaikan efek dari program ini bersifat jangka panjang, terlebih bila penyaluran makanan bergizi benar-benar tepat sasaran dan menunjang produktivitas masyarakat.
Kendati begitu, program-program Prabowo seperti makan bergizi gratis diyakini bisa ikut mendorong perputaran uang di daerah. Khususnya, pelaku UMKM yang terbantu dengan pesanan makan siang gratis. (Harian Kompas)
DJP meminta maaf kepada masyarakat yang mengalami kendala saat membubuhkan e-meterai. DJP pun menyarankan masyarakat yang terkendala membubuhkan e-meterai menghubungi customer service produk digital Perum Peruri.
Topik mengenai e-meterai ramai dibahas di media sosial X karena banyak pendaftar CPNS gagal melakukan pembubuhan dalam dokumen pendaftaran elektronik.
Guna memudahkan pendaftar CPNS membeli dan menggunakan e-meterai, Perum Peruri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebenarnya telah meluncurkan portal e-meterai pada laman https://meterai-elektronik.com. (DDTCNews)
Pemerintah dan Banggar DPR menyepakati postur sementara RAPBN 2025 untuk target pendapatan dan belanja negara.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pendapatan negara pada 2025 disepakati senilai Rp3.005,13 triliun. Angka ini naik 0,27% dari RAPBN 2025 yang diusulkan pemerintah senilai Rp2.996,87 triliun.
"Ini adalah rekor baru, yaitu penerimaan menembus Rp3.000 triliun," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR. (DDTCNews)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa online single submission (OSS) masih belum menerbitkan izin sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah sesungguhnya memiliki kewajiban pemerintah untuk menerbitkan izin dalam jangka waktu tertentu. Namun, service level agreement (SLA) tersebut belum sepenuhnya berjalan lantaran OSS harus menunggu proses verifikasi di kementerian terkait.
"Untuk mendapatkan perizinan, kami tetap harus menunggu dari kementerian terkait. Ada 18 kementerian. Walau sudah ada SLA-nya misal 3-7 hari harus selesai, kenyataannya sering sekali tidak sesuai dengan yang sudah tertuang," katanya. (DDTCNews)
