Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Kemenkeu Siapkan Transisi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menyiapkan masa transisi dalam rangka melaksanakan penyatuan atap Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung (MA).

Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Leonard Marbun mengatakan masa transisi disiapkan agar Pengadilan Pajak tetap beroperasi meski terdapat pengalihan kewenangan dari Kemenkeu ke MA.

"Kita upayakan semulus mungkin transisinya, jangan ada gejolak. Pada 31 Desember itu pemrosesan perkara tidak boleh berhenti. Mereka juga minta dukungan IT, jadi kita bantu juga IT-nya," ujar Robert, dikutip pada Rabu (22/7/2026).

Robert menekankan Pengadilan Pajak tidak boleh berhenti beroperasi di tengah proses pengalihan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Kemenkeu ke MA.

"Pokoknya jangan sampai ada gejolak, karena itu ada menyangkut dunia usaha, memberikan kepastian. Itu sedang kami kerjakan peraturannya semua," ujar Robert.

Sebagai informasi, pengalihan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA merupakan bentuk pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa frasa Departemen Keuangan pada Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai MA yang secara bertahap dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026.

Dengan demikian, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak selengkapnya berbunyi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh MA yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026. (dik)