Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui alokasi senilai Rp113 triliun pada RAPBN 2025 untuk merealisasikan program Quick Win pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Menurutnya, program-program tersebut juga telah dibahas dan disetujui oleh Prabowo.
"Untuk beberapa program Quick Win dan yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah 4 hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (4/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan program Quick Win terdiri atas 4 klaster. Pertama, makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun.
Melalui program ini, pemerintah Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kedua, program peningkatan layanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis dengan pagu Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun. Program cek kesehatan gratis akan menjangkau 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, serta foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Sedangkan program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dilaksanakan dengan peningkatan kelas rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah, termasuk memperbaiki sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Ketiga, peningkatan kualitas sekolah melalui kegiatan renovasi dengan pagu Rp20 triliun dan sekolah unggulan terintegrasi dengan pagu Rp2 triliun. Program renovasi sekolah akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan toilet sehingga Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemendag untuk menentukan lokasinya.
Sedangkan untuk program sekolah unggulan terintegrasi, dilaksanakan dengan melakukan pembangunan sekolah unggulan di 4 lokasi.
Keempat, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan pagu Rp15 triliun untuk intensifikasi 80.000 hektare lahan dan ekstensifikasi (cetak sawah) 150.000 hektare. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementan.
Sri Mulyani menyebut keberadaan program Quick Win akan mengubah alokasi belanja pada pos belanja kementerian/lembaga (K/L), dari usulan pemerintah Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun. Tambahan alokasi ini akan diambil dari berbagai cadangan dana pada pos belanja non-K/L, seperti cadangan anggaran pendidikan dan cadangan transfer ke daerah.
"Ini nanti di dalam UU APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR, akan mengubah dari postur di belanja K/L," ujarnya.
Secara umum, pemerintah dan DPR dalam rapat ini juga menyepakati perubahan pagu belanja negara menjadi menjadi Rp3.821,31 triliun. Angka ini naik sebesar 0,22% dari yang diusulkan pemerintah senilai Rp3.613,06 triliun.
Perubahan pagu belanja ini terjadi seiring dengan kenaikan target pendapatan negara sebesar 0,27% menjadi Rp3.005,13 triliun sehingga tidak memperlebar defisit RAPBN 2025. (sap)