BERITA TERKINI
Kanselir Jerman yang baru terpilih Olaf Scholz dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier berpose untuk foto bersama dengan menteri kabinet yang baru ditunjuk dalam sebuah upacara di Bellevue Palace di Berlin, Jerman, Rabu (8/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Hannibal Hanschke/aww/cfo
BERLIN, DDTCNews - Menteri Keuangan Olaf Scholz resmi naik pangkat menjadi Kanselir Jerman. Olaf menggantikan Angela Merkel yang sudah menjabat kanselir selama 16 tahun.
Laporan BBC Inggris menyebutkan terpilihnya Scholz menjadi momen penting bagi perekonomian Eropa dan dunia. Pada sisi perpajakan tidak ada perubahan besar yang akan terjadi dibanding kepemimpinan sebelumnya.
Jerman merupakan pendukung utama tercapainya konsensus global. Kesepakatan yang dibahas oleh OECD tersebut akan mereformasi kebijakan perpajakan internasional.
"Perjanjian ini benar-benar akan mengubah dunia," kata Olaf Scholz dikutip pada Kamis (9/12/2021).
Kanselir Scholz juga diproyeksikan tetap melanjutkan kebijakan fiskal dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Belanja pemerintah tetap diberikan kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.
Kebijakan tersebut menjadi solusi jangka pendek yang akan dilanjutkan pemerintah melalui tunjangan langsung. Selanjutnya, desain pasar tenaga kerja yang mengandalkan skema kerja paruh waktu atau Kurzarbeit akan tetap dipertahankan.
Skema kerja Kurzarbeit dengan intervensi pemerintah menetapkan upah minimum menjadi jurus ampuh menghadapi krisis ekonomi. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada 2010 saat Jerman menghadapi dampak krisis keuangan 2008 dan diadopsi negara anggota Uni Eropa lainnya.
"Tunjangan jangka pendek dan Kurzarbeit merupakan metode yang saya gunakan saat menjadi menteri tenaga kerja 10 tahun yang lalu. Sekarang itu sesuatu yang tidak hanya berlaku di Jerman tetapi di seluruh Uni Eropa," ungkapnya.
Laporan BBC menyatakan ada tantangan besar dalam pengelolaan fiskal yang menanti Scholz. Koalisi baru pemerintah telah memberikan komitmen untuk tidak meningkatkan beban pajak dan mengerem utang.
"Tantangan yang akan muncul adalah bagaimana kanselir melakukan penyesuaian rencana belanja yang sedang berjalan tanpa menjalankan kebijakan kenaikan pajak dan kontrol ketat atas pinjaman," ulas laporan BBC. (sap)
