Demi Anggaran Pendidikan—Kesehatan, Portugal Enggan Pangkas Pajak BBM

LISBON, DDTCNews - Pemerintah Portugal memilih tidak mengikuti langkah negara lain yang memberikan potongan pajak bahan bakar lebih besar di tengah kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah, seperti Spanyol.

Menteri Lingkungan dan Energi Portugal Maria da Graça Carvalho mengatakan PPN atas bahan bakar memiliki peran penting dalam membiayai layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

"Pajak bahan bakar sangat penting, antara lain untuk membiayai layanan kesehatan nasional dan pendidikan, beserta pajak yang lainnya seperti PPh orang pribadi, PPh badan, dan pajak properti," katanya, dikutip pada Kamis (10/9/2026).

Carvalho menyebut Portugal mengambil pilihan kebijakan fiskal yang berbeda dengan Spanyol dalam merespons krisis yang dipicu serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Menurutnya, Portugal memilih memprioritaskan PPh orang pribadi, PPh badan, pensiun, serta menjaga keseimbangan anggaran agar dapat membayar utang dengan tingkat bunga yang rendah.

Guna meredam kenaikan harga bahan bakar, pemerintah Portugal tetap memberikan potongan luar biasa atas cukai produk minyak bumi dan energi (tax on petroleum and energy products/ISP).

Dia menegaskan pemerintah tidak memperoleh tambahan penerimaan dari kenaikan harga bahan bakar. Menurutnya, kenaikan penerimaan PPN akibat harga bahan bakar yang lebih tinggi telah diimbangi dengan pengurangan cukai.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah utama yang berlaku secara umum untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Nilai potongan cukai tersebut telah mencapai €700 juta atau Rp14,24 triliun, dan diperkirakan meningkat menjadi €1,3 miliar atau Rp26,45 triliun hingga akhir tahun.

Selain potongan cukai, pemerintah Portugal menyiapkan sejumlah dukungan yang lebih terarah kepada sektor dan kelompok yang dianggap rentan terhadap kenaikan harga energi. Dukungan tersebut antara lain berupa anggaran senilai €30 juta untuk bahan bakar solar komersial, €3,6 juta untuk lembaga solidaritas sosial swasta (Private Social Solidarity Institutions/IPSS) dan sektor sosial, serta €15 juta melalui program Incentiva +TP untuk transportasi umum penumpang.

Pemerintah juga menyediakan fasilitas pembiayaan senilai €600 juta melalui program Portugal Energy Resilience. Selain itu, program Solidarity Gas Cylinder diperpanjang hingga akhir tahun dengan alokasi €3,7 juta.

Dukungan untuk bahan bakar diesel pada sektor pertanian dan perikanan juga akan dilanjutkan hingga akhir tahun. Tak hanya itu, pemerintah tengah menyiapkan dukungan bagi petugas pemadam kebakaran, IPSS, dan operator transportasi pada September.

Carvalho menilai kebijakan bantuan yang menyasar sektor dan kelompok tertentu lebih efektif dibandingkan bantuan yang diberikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar memang berdampak terhadap semua pihak, tetapi tidak semua kelompok mengalami dampak dalam tingkat yang sama.

"Menurut pihak-pihak yang mempelajari persoalan ini, [bantuan terarah] lebih efisien daripada bantuan umum yang akan mendukung semua orang, termasuk mereka yang tidak terlalu terdampak," ujarnya dilansir portugalresident.com.

Dukungan kepada sektor pertanian, perikanan, dan angkutan barang juga ditujukan untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar merembet ke inflasi dan harga pangan. (dik)