Pemerintah Gelontorkan Rp331,4 T untuk Subsidi BBM hingga Listrik

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah merealisasikan anggaran senilai Rp331,4 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, realisasi belanja subsidi mencapai Rp177,1 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp154,4 triliun. Dengan demikian, realisasi belanja subsidi dan kompensasi telah mencapai 74,2% dari pagu APBN 2026.

"Realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan Rp331,4 triliun. Pembayaran kompensasi sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN, dikutip pada Senin (21/9/2026).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2026 melonjak 52,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang senilai Rp218,0 triliun.

Suahasil menjelaskan, peningkatan tersebut terjadi karena adanya perubahan mekanisme pembayaran yang kini dilakukan secara bulanan.

"Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash, supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi," katanya.

Selain peningkatan belanja subsidi dan kompensasi, Suahasil melaporkan penyaluran berbagai barang bersubsidi sepanjang Januari hingga Agustus 2026 juga meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi, misalnya, mencapai 11,57 juta kiloliter atau tumbuh 8,8% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 10,63 juta kiloliter. Penyaluran LPG 3 kilogram juga mencapai 5,04 juta ton, tumbuh 2,6% dari tahun lalu sebanyak 4,91 juta ton.

Selanjutnya, listrik bersubsidi telah disalurkan kepada 43,3 juta pelanggan atau meningkat 2,1% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 42,4 juta pelanggan.

Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,1 juta ton melalui belanja subsidi. Jumlah tersebut meningkat 23,4% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 4,9 juta ton.

Pemerintah juga menggunakan belanja subsidi untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3,3 juta debitur. Jumlah debitur penerima fasilitas KUR tersebut meningkat 5,9% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 3,1 juta debitur.

"Ini yang saya maksud ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini dibayarkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025," tutup Suahasil. (dik)