Program Dibiayai Pajak, BGN Buka 480 Dapur MBG di Indonesia Timur

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka 480 dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah timur Indonesia pada 2 Oktober 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan 480 SPPG dimaksud terletak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Jumlah [SPPG] yang akan kami aktivasi terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Kami memprioritaskan SPPG yang sudah beroperasi, yang kemudian akan terus kami cek. Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami atau menjadi calon untuk aktivasi dapur ini," tuturnya, Rabu (30/9/2026).

Enam belas provinsi dimaksud antara lain Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sudaryono menuturkan dalam proses aktivasi ini BGN langsung menghubungi mitra, menempatkan kepala SPPG, lalu mengaktifkan virtual account (VA). Aktivasi SPPG akan dilanjutkan dengan pelatihan penjamah makanan dan penentuan jumlah penerima manfaat.

"Tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 [Oktober], kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada 3 atau 4 pekan setelah dilakukan aktivasi," katanya.

Ke depan, BGN akan terus membuka SPPG di daerah-daerah lain secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan SPPG difokuskan pada wilayah 3T, daerah dengan stunting tinggi, dan daerah yang belum memperoleh MBG.

"Kami mendapatkan aduan sekolah-sekolah masih banyak yang belum mendapatkan layanan MBG, khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Ini akan kami sisir terus. Daerah mana yang dahulu dan belakangan ditentukan oleh sistem. Kami tidak mengotorisasi siapa pun," ujar Sudaryono.

Sebagai informasi, BGN sebelumnya telah menghapus 1.653 sekolah dari daftar penerima MBG. Sekolah yang dicoret tersebut adalah sekolah swasta bertaraf internasional, bekerja sama dengan institusi nasional atau asing, atau telah mandiri secara finansial.

Anggaran belanja yang diefisiensi dari penghapusan 1.653 sekolah dimaksud akan direalokasikan untuk penyaluran MBG di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi.

Sementara itu, realisasi belanja program MBG hingga pertengahan September 2026 sudah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu senilai Rp218,77 triliun. (rig)