Negara Ini Siapkan Skema Insentif Pajak Berjenjang untuk UMKM

HANOI, DDTCNews - Parlemen Vietnam mengusulkan skema insentif pajak berjenjang bagi pelaku UMKM untuk mendorong investasi, inovasi, serta kontribusi ekonomi yang lebih besar.

Melalui skema tersebut, pemberian insentif pajak tidak lagi dilakukan secara seragam. Insentif yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang dapat diarahkan kepada perusahaan yang bergerak di sektor prioritas atau memenuhi kriteria tertentu.

"RUU Pengembangan UMKM ini mencerminkan kemajuan positif dalam memperluas akses modal, memperkuat pasar, mendorong inovasi, mempromosikan transisi digital dan hijau, serta mendukung usaha rumah tangga yang bertransisi menjadi perusahaan formal," bunyi pernyataan Majelis Nasional Vietnam, dikutip pada Rabu (30/9/2026).

Dalam rapat pertama anggota penuh Majelis Nasional ke-16, para legislator membahas sejumlah rancangan undang-undang, termasuk RUU Pengembangan UMKM.

Dalam RUU tersebut, usaha mikro dan kecil diusulkan memperoleh tarif PPh badan yang lebih rendah dari tarif umum. Kemudian, UMKM diusulkan mendapatkan pembebasan PPh badan selama 3 tahun sejak pertama kali memperoleh sertifikat pendaftaran usaha.

Anggota Majelis Nasional Nguyen Van Huy mendukung pemanfaatan kebijakan pajak untuk mendorong kewirausahaan, investasi swasta, dan ekspansi usaha. Namun, dia meminta agar rencana pembebasan PPh badan selama 3 tahun bagi seluruh UMKM dikaji lebih lanjut.

Menurutnya, pemberian insentif secara luas kepada seluruh UMKM yang baru terdaftar berpotensi membebani anggaran negara tanpa memastikan bahwa insentif tersebut benar-benar dibutuhkan oleh setiap kelompok usaha.

Atas pertimbangan tersebut, Huy mengusulkan penerapan skema insentif pajak berjenjang. Insentif yang lebih besar, jangka waktu yang lebih panjang, atau insentif bersyarat dapat diberikan kepada perusahaan yang bergerak di sektor prioritas.

Selain itu, insentif tersebut dapat ditujukan kepada perusahaan yang melakukan inovasi, transformasi digital, manufaktur hijau, integrasi ke dalam rantai nilai global, serta perusahaan yang menciptakan lapangan kerja dalam skala besar atau memiliki potensi memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi.

Dilansir vneconomy.vn, anggota Majelis Nasional Tran Van Lam mengusulkan agar periode pembebasan pajak tidak dihitung sejak perusahaan memperoleh sertifikat pendaftaran usaha.

Menurutnya, masa pembebasan pajak sebaiknya dimulai pada tahun pertama perusahaan menghasilkan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, periode pembebasan selama 3 tahun baru berjalan ketika perusahaan benar-benar telah memiliki kewajiban PPh badan. (dik)