Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menerima masukan terkait dengan program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam RUU KUP. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (15/9/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima banyak masukan dari berbagai focus group discussion (FGD) yang digelar pemerintah. Banyak peserta yang meminta pemerintah agar berhati-hati menyelenggarakan rencana program tersebut.

“Potensi terjadinya moral hazard karena dipersepsikan sebagai tax amnesty yang berulang serta besaran tarif yang diharapkan memang tidak lebih rendah dari tax amnesty," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Setelah program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) selesai dilaksanakan, sambung Sri Mulyani, pemerintah didorong untuk memperkuat penegakan hukum.

Selain mengenai program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, ada pula bahasan mengenai isu perpajakan internasional sebagai salah satu menu utama dalam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) saat Indonesia menjadi Presidensi G-20 pada 2022.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Skema Pengungkapan Harta

Dalam program peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, pemerintah menawarkan dua opsi. Pertama, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program tax amnesty.

Kedua, wajib pajak juga diberi kesempatan untuk membayar PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak 2019.

"[Kebijakan] ini juga untuk melengkapi berbagai [program] tadi mulai dari sunset policy, reinventing policy, dan tax amnesty," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Pembahasan RUU KUP

Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan terdapat banyak isu dalam revisi RUU KUP. Setiap fraksi mempunyai catatan tentang rencana regulasi yang diatur dalam RUU KUP. Untuk itu, proses pembahasan diperkirakan akan berjalan alot untuk mencapai titik temu.

"Pembahasan akan alot dan akan dicari keseimbangan baru," katanya. (DDTCNews)

Agenda Perpajakan Internasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertemuan Presidensi G-20 Indonesia akan membahas kemajuan dan pelaksanaan global taxation principles. Menurutnya, agenda pembahasan mengenai perpajakan internasional tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

"Ini merupakan salah satu menu prioritas penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan. Ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G-20," katanya.

Sri Mulyani mengatakan terdapat 5 topik dalam agenda pembahasan perpajakan internasional. Topik tersebut meliputi insentif pajak, pajak dan digitalisasi, praktik penghindaran pajak dan transparansi pajak, pajak dan pembangunan, serta kepastian pajak. Simak pula ‘Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Implementasi PPN PMSE

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan penerapan PPN PMSE di Indonesia sudah tergolong sederhana, mulai dari registrasi, pembayaran, sampai dengan pelaporan yang sudah dilaksanakan sepenuhnya melalui sistem elektronik.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

"Meski sudah tergolong sukses, kami masih ingin lebih banyak mengumpulkan informasi mengenai penjualan PMSE asing di Indonesia, menurunkan biaya kepatuhan, serta meningkatkan pengawasan," katanya. (DDTCNews)

Postur Sementara RAPBN 2022

Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati perubahan postur sementara pada RAPBN 2022. Kendati Panitia Kerja (Panja) A telah menyepakati sejumlah perubahan, angka defisit tetap 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai usulan pemerintah.

Said mengatakan penerimaan negara disepakati naik dari Rp1.840,7 triliun menjadi Rp1.846,1 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510,0 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp335,6 triliun.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Sementara dari sisi belanja negara, pagunya juga disepakati naik dari Rp2.708,7 triliun menjadi Rp2.714,2 triliun. Dengan postur sementara tersebut, defisit anggaran tercatat senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB. (DDTCNews)

Opsen Pajak

Pemerintah tidak mengatur opsen atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan skema bagi hasil melalui DBH yang ada saat ini masih lebih efisien sehingga opsen untuk PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OPDN) tidak diatur.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

"Opsen untuk PPh WP OPDN tidak diatur karena setelah dievaluasi masih lebih efisien secara administratifnya apabila tetap menggunakan skema bagi hasil PPh seperti saat ini," katanya. (DDTCNews)

Insentif Dunia Usaha

Pemerintah mencatat insentif untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional hingga saat ini sudah terserap Rp57,92 triliun atau 92% dari total alokasi anggaran senilai Rp62,83 triliun.

"Insentif usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, RUU KUP, ungkap harta sukarela, tax amnesty, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan oleh Pengembang

Senin, 27 September 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak