Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ada 7 agenda prioritas di jalur keuangan (finance track) yang akan dibahas saat Indonesia menjadi Presidensi G20 pada 2022 nanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemilihan agenda prioritas tersebut difokuskan pada penanganan isu global terkini. Oleh karena itu, topik besar yang akan dibahas masih menyangkut pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 secara berkelanjutan dan inklusif.

"Untuk finance track, topiknya konsisten dengan sherpa track yaitu bagaimana mempromosikan produktivitas dan menciptakan ketahanan serta stabilitas. Juga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inklusif," kata Sri Mulyani melalui konferensi video, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Sri Mulyani mengatakan agenda pertama pada finance track menyangkut pemulihan ekonomi global. Topik tersebut menjadi prioritas karena Presidensi G20 2022 bertema 'Recover Together, Recover Stronger'. Menurutnya, negara-negara di dunia membutuhkan koordinasi kebijakan agar pemulihan ekonomi berjalan bersama dan lebih kuat dari sebelumnya.

Dalam pertemuan itu, akan dibahas pula kapan negara-negara di dunia, terutama anggota G20, mulai melakukan exit policy untuk mengurangi intervensi kebijakan makro yang besar selama pandemi. Pembahasan itu tidak akan mudah karena setiap negara memiliki kondisi dan kebijakan fiskal yang berbeda-beda.

Kedua, agenda yang akan dibahas berkaitan dengan pemulihan 'luka' pada perekonomian global sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal itu menjadi penting karena pandemi telah menyebabkan disrupsi besar pada perekonomian yang tidak mudah untuk pulih.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Ketiga, mengenai kebijakan mata uang digital bank sentral yang dalam pembahasannya juga akan banyak melibatkan gubernur bank sentral anggota G20.

Keempat, mengenai sistem keuangan yang berkelanjutan. Menurut Sri Mulyani, agenda ini penting dibahas karena berkaitan dengan perubahan iklim sehingga sistem keuangan harus didorong ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Melalui Presidensi G20 Indonesia, negara-negara G20 akan mencoba mengembangkan stimulus fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dapat Dana Ratusan Triliun, Italia Siap Jorjoran Beri Keringanan Pajak

Kelima, mengenai pembayaran lintas batas negara yang terjadi seiring dengan digitalisasi ekonomi. Anggota G20 akan membahas sistem pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan transparan.

Keenam, mengenai inklusi keuangan untuk digitalisasi UMKM. Sri Mulyani menyebut digitalisasi UMKM menjadi agenda strategis dan membutuhkan dukungan dari sisi moneter untuk terus berkembang.

Terakhir, mengenai perpajakan global. Menurutnya, pembahasan mengenai perpajakan internasional tersebut tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

Baca Juga: Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

"Ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan, dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G20," ujarnya. (sap)

Topik : presidensi G20, OECD, pajak digital, digital economy, pajak internasional, tax avoidance

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:30 WIB
PRANCIS

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:15 WIB
TAIWAN

Otoritas Naikkan Nilai Pengurang Pajak atas Biaya Hidup Dasar

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki