Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Reportase

Soal Penggunaan e-Bupot untuk PKP di KPP Pratama, Ini Kata DJP

A+
A-
25
A+
A-
25
Soal Penggunaan e-Bupot  untuk PKP di KPP Pratama, Ini Kata DJP

Ilustrasi. Logo e-Bupot. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Penetapan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/6/2020).

Atas penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 tersebut, PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Kewajiban terhitung mulai masa pajak Agustus 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama meminta PKP membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 dan Tarif Efektif PPN 1% Terpopuler

“Penerapan e-Bupot dan SPT masa elektronik ini justru memudahkan para PKP untuk melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26 karena lebih efisien,” ujarnya. Simak artikel ‘Per Agustus 2020, PKP di KPP Pratama Wajib Buat Bupot PPh Pasal 23/26’.

Selain terkait kewajiban PKP KPP Pratama mulai Agustus 2020, ada pula bahasan mengenai pemeriksaan di tatanan new normal. Pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak diutamakan berjalan secara online melalui saluran elektronik.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pengumuman! Aplikasi Perpajakan Daring DJP Tak Bisa Diakses Malam Ini
  • Sudah Memiliki Sertifikat Elektronik

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017, pembuatan bukti pemotongan dan penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 memang masih dimungkinkan menggunakan formulir kertas atau manual.

“Tetapi kita harapkan seluruh PKP dapat melaksanakan e-Bupot mulai Agustus ini karena pada dasarnya mereka sudah mengaplikasikan e-invoice dan memiliki sertel [sertifikat elektronik] juga,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

  • Hampir Seluruh PKP Wajib Pakai e-Bupot

Hestu mengatakan berdasarkan data DJP, PKP yang membuat bukti pemotongan kurang dari 20 per masa pajak (syarat pemakaian formulir kertas) tidak banyak. Dengan demikian, PKP tersebut sudah pernah menggunakan e-Bupot karena pernah menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan.

Baca Juga: Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online

Sesuai PER-04/PJ/2017, pemotong pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik.

“Jadi, tetap wajib e-Bupot untuk seterusnya walaupun sekarang kurang dari 20 bupot. Jadi, pada dasarnya hampir seluruh PKP memang wajib untuk menerapkan e-Bupot mulai Agustus nanti,” kata Hestu. (DDTCNews)

  • Pesan Lewat Email ke PKP

Hestu mengatakan DJP akan menyebarkan pesan melalui surat elektronik (email blast) kepada seluruh PKP. Selain untuk memberitahu ketentuan yang mulai berlaku 1 Agustus 2020, email blast juga akan digunakan sebagai sarana untuk membimbing penggunaan e-Bupot.

Baca Juga: DJP: Fitur Penyampaian Surat Keberatan Secara Online Sudah Tersedia

“Kami juga akan melakukan email blast kepada seluruh PKP untuk mensosialisasikan dan membimbing PKP agar melaksanakan e-Bupot tersebut dengan baik,” tuturnya. Simak artikel ‘Soal Penggunaan e-Bupot Mulai 1 Agustus, DJP Bakal Kirim Email Blast’. (DDTCNews)

  • Kurangi Interaksi Langsung

Pemeriksaan secara online dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan dalam tatanan kenormalan baru (new normal). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020.

“Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak diutamakan secara online dengan menggunakan saluran elektronik untuk mengurangi Interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak,” demikian kutipan ketentuan dalam beleid itu. Simak selengkapnya di artikel ‘DJP Utamakan Pemeriksaan Pajak Secara Online’. (DDTCNews)

Baca Juga: Tunjuk Tiktok Jadi Pemungut PPN, DJP Jelaskan Lagi Soal Kredit Pajak
  • Penerimaan Cukai

Hingga akhir Mei 2020, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau masih cukup tinggi. Dengan realisasi senilai Rp64,65, realisasi tersebut mencatatkan pertumbuhan 20,5% dibandingkan performa periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lonjakan penerimaan cukai rokok ini dikarenakan adanya limpahan penerimaan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari penundaan pembayaran cukai. (Kontan)

  • Fasilitas Cukai

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, hingga 1 Juni 2020, total etil alkohol yang diberikan pembebasan mencapai 82,6 juta liter dengan nilai Rp1,65 triliun. Kemudian, sebanyak 82 pabrik tercatat mengajukan penundaan pembayaran cukai selama 90 hari.

Baca Juga: Facebook Resmi Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Pernyataan Resmi DJP

Dari total 82 pabrik tersebut, tercatat sebanyak 8 pabrik merupakan golongan I, sebanyak 67 pabrik golongan II, dan sebanyak 7 pabrik golongan III. (Bisnis Indonesia)

  • Mayoritas KLU Sudah Manfaatkan Insentif

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut hampir seluruh sektor usaha telah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai respons adanya pandemi virus Corona (Covid-19).

Suryo mengatakan insentif pajak yang telah disediakan oleh pemerintah meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat. Ada pula PPh final DTP untuk UMKM.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

“Dilihat dari KLU [klasifikasi lapangan usaha]-nya, yang memanfaatkan sekitar hampir 90% dari KLU yang diberikan fasilitas PPh Pasal 21 [DTP] untuk karywan,” katanya. Simak artikel ‘Dirjen Pajak: 90% KLU yang Berhak Telah Manfaatkan PPh Pasal 21 DTP’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, bupot, e-bupot, PPh Pasal 23/26, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 25 Juni 2020 | 00:19 WIB
SEBAIKNYA LO MAU NIH PAKAI SYSTEM PPn SAZA .. LEBIH ADIL DAN MUDAH KELOLAANNYA ..

Bambang Prasetia

Kamis, 25 Juni 2020 | 00:18 WIB
ADANYA POLA PKP DAN NON PKP ..KERUGIAN BAGI NON PKP TDK DAPAT MENGKREDITKAN PJK MASUKANNYA.. DAN KECENDERUNGAN MNGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LAYER BAWAH. KRN PERSAINGAN HARGA AKAN LEBIH KERAS..
1
artikel terkait
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PERIZINAN INVESTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:42 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:21 WIB
PMK 89/2020
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 06:01 WIB
PMK 89/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020