Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Sengketa Penghasilan Sewa Tanah & Bangunan yang Belum Masuk SPT

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penghasilan Sewa Tanah & Bangunan yang Belum Masuk SPT

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai penghasilan atas sewa tanah dan bangunan yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Otoritas pajak menyatakan koreksi dilakukan karena adanya perbedaan hasil ekualisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT dengan laporan keuangan wajib pajak. Otoritas pajak menemukan adanya transaksi dalam akun SC warehousing – sales related yang belum dilaporkan dalam SPT. Adapun transaksi yang belum dilaporkan ialah sewa atas tanah dan bangunan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan sewa-menyewa tanah dan bangunan. Transaksi yang dimaksud otoritas pajak dalam akun SC warehousing – sales related berupa pembelian barang, pengiriman, dan pembayaran asuransi atas pengiriman barang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
Wajib pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan. Sebab, telah terbukti wajib pajak tidak melakukan kegiatan sewa atas tanah dan bangunan. Transaksi dalam akun SC warehousing – sales related berupa pembelian barang, pengiriman, dan pembayaran asuransi atas pengiriman bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 41765/PP.M.I/25/2012 tertanggal 28 November 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 15 Maret 2013.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 senilai Rp2.178.079.136,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena ditemukan adanya perbedaan hasil ekualisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilaporkan dalam SPT dengan laporan keuangan Termohon PK.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

Berdasarkan penelitian, Pemohon PK menemukan adanya beberapa transaksi yang tercatat dalam akun SC warehousing – sales related yang belum dilaporkan dalam SPT. Adapun transaksi yang belum dilaporkan ialah kegiatan sewa atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam proses keberatan, Termohon PK tidak memberikan dokumen-dokumen yang diminta Pemohon dengan lengkap, termasuk dokumen terkait flowchart proses bisnis dan perjanjian atas transaksi yang dilakukan.

Bukti-bukti yang disampaikan Termohon PK tidak dapat mendukung argumentasinya terhadap koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK hanya memberikan gambaran berupa nature of account secara umum. Dengan demikian, Pemohon PK tidak memperoleh informasi detail atas transaksi yang dilakukan Termohon PK.

Baca Juga: Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Dalil Termohon PK terkait dengan transaksi yang dilakukannya ialah pembelian barang, pengiriman barang, dan pembayaran asuransi atas pengiriman tersebut masih diragukan kebenarannya.

Hal itu dikeranakan dalam pembuktikan, Termohon PK hanya menyampaikan salinan dokumen pembelian saja (bukan dokumen asli). Atas pembelian yang dimaksud juga tidak disertai dengan dokumen delivery order dari pihak penjual material sehingga Pemohon tidak dapat menguji kebenaran arus barangnya.

Merujuk pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya. Informasi dalam salinan dokumen hanya dapat diyakini kebenarannya apabila sudah dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen asli.

Baca Juga: Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Dalam hal ini, salinan (fotocopy) bukti pembelian material bukan merupakan bukti yang kuat dan sah dalam melakukan penilaian pembuktian. Dengan demikian, Pemohon PK menilai koreksi yang dilakukan sudah tepat dan dinilai harus dipertahankan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju atas pertimbangan hukum Pemohon PK. Termohon PK menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kegiatan persewaan tanah dan bangunan. Transaksi dalam akun SC warehousing – sales related adalah pembelian barang, pengiriman, dan pembayaran asuransi atas pengiriman sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung menyatakan alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Pembuktian Pembelian TBS Sawit dari Kelompok Tani

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp2.178.079.136 tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan

Kedua, dalam perkara a quo, Termohon PK tidak melakukan kegiatan sewa tanah dan bangunan. Transaksi Termohon PK dalam akun SC warehousing – sales related berupa pembelian barang, pengiriman, dan pembayaran asuransi atas pengiriman bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2). Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Agung menilai permohonan PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: PPATK Rampungkan 265 Analisis Pidana Pencucian Uang, Didominasi Pajak

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 4 ayat (2), sewa tanah dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 April 2022 | 14:45 WIB
BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Rabu, 27 April 2022 | 14:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Pembayaran Bunga Pinjaman

Senin, 25 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE