Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Sadar Pajak

A+
A-
7
A+
A-
7
Sadar Pajak

Deretan rumah di kawasan padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Senin (4/7/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
 

SIBUK melihat data, bisa jadi Anda terlewat mendengar pernyataan Sri Mulyani Indrawati saat hendak mengakhiri konferensi pers Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Juli lalu. Anda bisa menonton lagi di kanal Youtube Ditjen Pajak (DJP). Bila tidak, kami coba sampaikan lagi di sini.

Menteri keuangan mengatakan ada pelajaran berharga yang dapat diambil untuk para pegawai DJP setelah melihat jumlah wajib pajak dan komposisi harta dalam pelaksanaan PPS. Intinya adalah penjagaan kepatuhan tanpa menimbulkan ketakutan dan tekanan kepada para wajib pajak.

Setelah menyampaikan itu, dia pun meminta masyarakat menyadari keberadaan dan manfaat uang pajak. Dengan tegas Sri Mulyani mengatakan manfaat pajak untuk masyarakat dan ekonomi, mulai dari bentuk pembangunan jalan, pemberian subsidi, hingga pembayaran gaji petugas kelurahan.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Momen kurang dari 2 menit yang dimanfaatkan Sri Mulyani tersebut menyiratkan masih perlunya peningkatan pemahaman yang baik tentang pajak. Bukan melulu pemahaman tentang nilai pembayaran pajak, tetapi juga manfaat langsung dan tidak langsung dari pajak.

Tentu saja instrumen yang untuk mewujudkannya adalah edukasi pajak, termasuk dalam konteks penyuluhan. Kami jadi teringat dengan laporan OECD bertajuk Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education.

Laporan yang sudah terbit dalam 2 edisi itu menekankan edukasi menjadi sarana untuk membangun budaya pajak, kepatuhan, dan kewarganegaraan. Bukan hanya tentang mendorong orang membayar pajak, tetapi juga menjelaskan soal pajak dan posisinya di tengah masyarakat.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Artinya, edukasi yang disampaikan bukan semata-mata berupa keharusan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tentu saja itu perlu, terlebih berbagai perubahan ketentuan berlangsung sangat dinamis dalam konteks reformasi pajak pada saat ini.

Sri Mulyani pernah mengatakan, “Kadang-kadang, teman-teman pajak itu menganggap 'kayak gitu aja gak ngerti'. Ya memang enggak ngerti, sehingga harus di-ngerti-kan.” Artinya, ketentuan teknis tetap penting disampaikan. Namun, edukasi pajak sudah seharusnya lebih dari itu.

Tentu saja, upaya menciptakan masyarakat sadar pajak tidak bisa hanya dijalankan DJP. Otoritas butuh stakeholders terkait. DDTCNews, yang menjadi bagian dari DDTC, senantiasa berkomitmen memberikan edukasi sekaligus mengeliminasi informasi asimetris dalam masyarakat pajak Indonesia.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Bukan hanya informasi perpajakan terkini, baik dari domestik maupun mancanegara, yang kami berikan. Dengan dukungan berbagai unit DDTC, kami menyediakan konten-konten edukasi yang dapat dimanfaatkan pembuat kebijakan dan masyarakat, baik wajib pajak maupun calon wajib pajak.

Sambil mengingat sejarah munculnya pajak serta peran pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 14 Juli tentu menjadi momentum yang tepat untuk makin memperkuat sinergi bersama seluruh pihak dengan tujuan masyarakat sadar pajak.

Pada peringatan Hari Pajak tahun ini, bersamaan dengan telah berakhirnya PPS dan masih dalam suasana pandemi, mari kita semua bersinergi untuk menciptakan era baru hubungan antara wajib pajak dengan otoritas melalui kerangka kepatuhan kooperatif.

Baca Juga: Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Interaksi dalam kerangka kepatuhan kooperatif memuat kepercayaan, kolaborasi, dan pemenuhan kebutuhan satu sama lain. Kepercayaan menjadi aspek yang sangat krusial karena memengaruhi moral pajak. Untuk itu, edukasi juga harus disertai dengan bukti nyata.

Tentu saja edukasi bukan hanya soal hal-hal yang baik dan ideal. Dalam konteks pemberian edukasi, pemerintah juga harus terbuka untuk semua hal yang bersangkutan. Pemerintah juga harus terus meminta masukan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan.

Sekali lagi, tujuan edukasi tidak semata berupa dorongan untuk membayar ke negara. Sadar pajak itu bukan hanya tahu cara dan ketentuan bayar pajak. Sadar pajak itu tahu fungsi dan peran pajak. Dengan demikian, sadar pajak tidak hanya penting untuk masyarakat, tapi juga pembuat kebijakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selamat Hari Pajak 2022. (kaw)

Topik : tajuk pajak, edukasi pajak, hari pajak, sadar pajak, pajak, inklusi kesadaran pajak, DItjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini