Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

A+
A-
23
A+
A-
23
Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Suasana konferensi pers mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Jumat (1/7/2022). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berakhir. Terkait dengan laporan atas pelaksanaan program tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi melalui konferensi pers yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Hadir pula Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi, serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

“Program ini adalah yang terakhir, dengan demikian semua data yang diperoleh akan menjadi database DJP. Bukan dalam rangka memberikan ketakutan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita akan menjalankan undang-undang secara konsisten, transparan, dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Sebagai informasi kembali, terdapat 2 skema kebijakan pada PPS yang berlaku hingga akhir bulan ini. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016—2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020.

Setelah digelarnya konferensi pers pada Jumat (1/7/2022) tersebut, DJP menyampaikan Siaran Pers Nomor SP-37/2021 yang berisi data realisasi pelaksanaan program amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Total peserta ada 247.918 wajib pajak, dengan 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Adapun satu wajib pajak dapat mengikuti 2 kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali.

Perincian kepesertaan per jenis wajib pajak sebagai berikut:


Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T
  • Total harta bersih yang diungkapkan senilai Rp594,82 triliun.
  • Jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp61,01 triliun, yang terdiri atas Rp32,91 triliun kebijakan I dan Rp28,1 triliun kebijakan II.
  • Total harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 triliun. Total harta bersih dari repatriasi senilai Rp13,70 triliun.
  • Total harta bersih dari deklarasi luar negeri senilai Rp59,91 triliun.
  • Total harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp22,34 triliun.

Lapisan jumlah wajib pajak berdasarkan pada harta bersih yang diungkap sebagai berikut:

  • 0 s.d Rp10 juta sebanyak 38.870 wajib pajak (15,68%).
  • >Rp10 juta—Rp100 juta sebanyak 82.747 wajib pajak (33,38%).
  • >Rp100 juta—Rp1 miliar sebanyak 75.110 wajib pajak (30,30%).
  • >Rp1 miliar—Rp10 miliar sebanyak 41.239 wajib pajak (16,63%).
  • >Rp10 miliar—Rp100 miliar sebanyak 9.263 wajib pajak (3,73%).
  • >Rp100 miliar—Rp1 triliun sebanyak 705 wajib pajak (0,28%)
  • Di atas Rp1 triliun sebanyak 11 wajib pajak (0,00%)

Negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih sebagai berikut:


Baca Juga: Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Adapun statistik berdasarkan nilai harta bersih sebagai berikut:

  • 5 Besar jenis harta adalah uang tunai (Rp263,15 triliun), harta setara kas lainnya (Rp75,43 triliun), tabungan (Rp59,97 triliun), deposito (Rp36,44 triliun), dan tanah/bangunan (Rp26,35 triliun).
  • 5 besar jenis usaha adalah pengusaha/pegawai swasta (Rp300,04 triliun), jasa perorangan lainnya (Rp59,16 triliun), perdagangan eceran (Rp13,66 triliun), pegawai negeri sipil (Rp9,72 triliun), dan real estate (Rp9,48 triliun).
  • 5 besar kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Wajib Pajak Besar Empat (Rp12,93 triliun), Pratama Jakarta Pluit (Rp6,57 triliun), Pratama Surabaya Mulyorejo (Rp5,38 triliun), Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Rp4,97 triliun), dan Pratama Jakarta Kembangan (Rp4,48 triliun).

Penempatan dana investasi PPS pada surat berharga negara (SBN) sebagai berikut:

  • Hingga hari ini, Jumat (1/7/2022), sudah ada penempatan dana investasi PPS pada surat utang negara (SUN) seri FR0094 senilai Rp1,06 triliun dan pada SUN seri USDFR0003 senilai US$11,84 juta. Dealer utama SUN yaitu BCA, Bank Mandiri, Maybank, Bank Panin, BRI, BNI, OCBC, NISP, dan Bank Danamon.
  • Penempatan pada surat berharga syariah negara (SBSN) seri PBS035 senilai Rp135,35 miliar. Dealer utama Bank Mandiri, Bank Panin, BCA, Maybank, BRI, dan BNI.
  • Investasi dana PPS masih bisa dilakukan sampai dengan 30 September 2023.

Persandingan realisasi PPS dan Tax Amnesty per wilayah sebagai berikut:

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan



Topik : program pengungkapan sukarela, PPS, UU HPP, pajak, Ditjen Pajak, DJP, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini