PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Suasana konferensi pers mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Jumat (1/7/2022). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berakhir. Terkait dengan laporan atas pelaksanaan program tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi melalui konferensi pers yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Hadir pula Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi, serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

“Program ini adalah yang terakhir, dengan demikian semua data yang diperoleh akan menjadi database DJP. Bukan dalam rangka memberikan ketakutan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita akan menjalankan undang-undang secara konsisten, transparan, dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sebagai informasi kembali, terdapat 2 skema kebijakan pada PPS yang berlaku hingga akhir bulan ini. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016—2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020.

Setelah digelarnya konferensi pers pada Jumat (1/7/2022) tersebut, DJP menyampaikan Siaran Pers Nomor SP-37/2021 yang berisi data realisasi pelaksanaan program amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Total peserta ada 247.918 wajib pajak, dengan 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Adapun satu wajib pajak dapat mengikuti 2 kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali.

Perincian kepesertaan per jenis wajib pajak sebagai berikut:


Baca Juga:
Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN
  • Total harta bersih yang diungkapkan senilai Rp594,82 triliun.
  • Jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp61,01 triliun, yang terdiri atas Rp32,91 triliun kebijakan I dan Rp28,1 triliun kebijakan II.
  • Total harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 triliun. Total harta bersih dari repatriasi senilai Rp13,70 triliun.
  • Total harta bersih dari deklarasi luar negeri senilai Rp59,91 triliun.
  • Total harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp22,34 triliun.

Lapisan jumlah wajib pajak berdasarkan pada harta bersih yang diungkap sebagai berikut:

  • 0 s.d Rp10 juta sebanyak 38.870 wajib pajak (15,68%).
  • >Rp10 juta—Rp100 juta sebanyak 82.747 wajib pajak (33,38%).
  • >Rp100 juta—Rp1 miliar sebanyak 75.110 wajib pajak (30,30%).
  • >Rp1 miliar—Rp10 miliar sebanyak 41.239 wajib pajak (16,63%).
  • >Rp10 miliar—Rp100 miliar sebanyak 9.263 wajib pajak (3,73%).
  • >Rp100 miliar—Rp1 triliun sebanyak 705 wajib pajak (0,28%)
  • Di atas Rp1 triliun sebanyak 11 wajib pajak (0,00%)

Negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih sebagai berikut:


Baca Juga:
Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Adapun statistik berdasarkan nilai harta bersih sebagai berikut:

  • 5 Besar jenis harta adalah uang tunai (Rp263,15 triliun), harta setara kas lainnya (Rp75,43 triliun), tabungan (Rp59,97 triliun), deposito (Rp36,44 triliun), dan tanah/bangunan (Rp26,35 triliun).
  • 5 besar jenis usaha adalah pengusaha/pegawai swasta (Rp300,04 triliun), jasa perorangan lainnya (Rp59,16 triliun), perdagangan eceran (Rp13,66 triliun), pegawai negeri sipil (Rp9,72 triliun), dan real estate (Rp9,48 triliun).
  • 5 besar kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Wajib Pajak Besar Empat (Rp12,93 triliun), Pratama Jakarta Pluit (Rp6,57 triliun), Pratama Surabaya Mulyorejo (Rp5,38 triliun), Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Rp4,97 triliun), dan Pratama Jakarta Kembangan (Rp4,48 triliun).

Penempatan dana investasi PPS pada surat berharga negara (SBN) sebagai berikut:

  • Hingga hari ini, Jumat (1/7/2022), sudah ada penempatan dana investasi PPS pada surat utang negara (SUN) seri FR0094 senilai Rp1,06 triliun dan pada SUN seri USDFR0003 senilai US$11,84 juta. Dealer utama SUN yaitu BCA, Bank Mandiri, Maybank, Bank Panin, BRI, BNI, OCBC, NISP, dan Bank Danamon.
  • Penempatan pada surat berharga syariah negara (SBSN) seri PBS035 senilai Rp135,35 miliar. Dealer utama Bank Mandiri, Bank Panin, BCA, Maybank, BRI, dan BNI.
  • Investasi dana PPS masih bisa dilakukan sampai dengan 30 September 2023.

Persandingan realisasi PPS dan Tax Amnesty per wilayah sebagai berikut:



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB