PENERIMAAN PAJAK

Ruang untuk Mengejar Penerimaan Pajak 2020 Masih Terbuka, Asalkan…

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Februari 2020 | 11:18 WIB
Ruang untuk Mengejar Penerimaan Pajak 2020 Masih Terbuka, Asalkan…

Managing Partner DDTC Darussalam saat memberikan paparan dalam RDPU dengan Badan Anggaran DPR, Senin (10/2/2020). 

JAKARTA, DDTCNews – Kendati akan cukup menantang, ruang untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini masih terbuka.

Hal ini disampaikan Managing Partner DDTC Darussalam dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR. Meskipun cukup berat, target pajak 2020 masih tetap memungkinkan untuk dijangkau dengan syarat didukung oleh semua pemangku kepentingan pajak.

Para pemangku kepentingan pajak ini, sambungnya, seperti instansi pemerintahan, wakil rakyat di DPR, dunia bisnis, dunia pendidikan, asosiasi konsultan pajak, para wajib pajak, dan beberapa pihak lain yang terkait.

Baca Juga:
Karyawan Baru Dapat Fasilitas Mobil, Bagaimana Cara Hitung PPh-nya?

“Dengan demikian, masih terbuka ruang untuk mengejar target penerimaan pajak di 2020. Kuncinya hanya satu, yaitu menempatkan pajak sebagai agenda utama menuju Indonesia maju,” katanya, Senin (10/2/2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2019 senilai Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,56 triliun. Dengan demikian, penerimaan itu hanya tumbuh 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2020, target penerimaan pajak dipatok senilai Rp1.642,6 triliun. Itu artinya, pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini mencapai 23,3%. Target itu melompat jauh, terutama bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan 2019.

Baca Juga:
Ganti atau Reset Password Akun DJP Online Bisa Pakai Email Lain

DDTC Fiscal Research sendiri, mempertimbangkan kendala, potensi, strategi, dan kondisi ekonomi, memproyeksi realisasi penerimaan pajak pada 2020 hanya akan berkisar antara Rp1.431 triliun – Rp1.462 triliun atau 87,1%—89,0% dari target. Dengan demikian pertumbuhan hanya sekitar 8,4% – 10,9% dari realisasi 2019.

Dalam konteks pengamanan target penerimaan pajak 2020, Darussalam merekomendasikan agar ada strategi baru yang disebut dengan ‘Relaksasi-Partisipasi’. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong daya saing dan memobilisasi penerimaan dalam waktu yang sama.

Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’ terdiri atas pertama, relaksasi dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib pajak berpartisipasi dengan menggerakan perekonomian. Kedua, relaksasi dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib pajak memberikan data dan informasi.

Baca Juga:
Pengumuman! Seluruh Aplikasi DJP Tak Dapat Diakses Sementara Malam Ini

Ketiga, relaksasi dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib pajak untuk patuh. Ketiga, relaksasi dipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajib pajak berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Strategi ‘Relaksasi-Partisipasi’ sebaiknya dilakukan dalam konteks pembaruan sistem pajak yang mencerminkan lima aspek. Pertama, paradigma kepatuhan kooperatif. Kedua, kebijakan pajak yang stabil dan partisipatif. Ketiga, transparansi. Keempat, simplifikasi sistem pajak. Kelima, dukungan teknologi informasi yang mumpuni.

Darussalam juga menekankan pentingnya strategi yang berkesinambungan terkait dengan perluasan basis pajak yang mencakup perluasan subjek pajak dan objek pajak serta peningkatan tax buoyancy dan mengurangi tax gap.

“Dalam konteks ini, strategi penambahan KPP Madya dan fokus kepada ekstensifikasi bagi KPP Pratama merupakan langkah yang patut diapresiasi,” imbuh Darussalam. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:10 WIB KONSULTASI PAJAK

Karyawan Baru Dapat Fasilitas Mobil, Bagaimana Cara Hitung PPh-nya?

Jumat, 01 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota Inclusive Framework Sepakati Pilar 1 Amount B, Ini Kata DJP

Jumat, 01 Maret 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti atau Reset Password Akun DJP Online Bisa Pakai Email Lain

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP