Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rencananya, Sanksi Dihapus Saat Wajib Pajak Sukarela Ungkap Harta

A+
A-
56
A+
A-
56
Rencananya, Sanksi Dihapus Saat Wajib Pajak Sukarela Ungkap Harta

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Rencana kebijakan pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/6/2021).

Rencana yang dikabarkan menjadi skema pengampunan pajak dalam revisi UU KUP ini merupakan bagian dari program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program itu menjadi salah satu dari beberapa pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan.

Rencana skema itu terlihat dari materi pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran DPR, Senin (31/5/2021). Namun, Sri tidak memberikan penjelasan lebih detail.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

“Saya rasa saya akan skip untuk penerimaan pajak. Nanti mungkin dibahas di Panja nomor 1,” ujar Sri Mulyani.

Dalam materi yang ditampilkan terlihat kesempatan melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak dilakukan melalui dua skema.

Pertama, pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak. Ini berlaku atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak (tax amnesty).

Baca Juga: Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Kedua, pembayaran PPh dengan tarif normal. Skema ini berlaku atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019. Adapun pembayaran PPh pada kedua skema tanpa pengenaan sanksi.

Selain mengenai program pengungkapan harta secara sukarela, ada pula bahasan mengenai langkah pemerintah yang akan lebih selektif dan terukur dalam pemberian insentif pajak. Kemudian, masih ada pula bahasan tentang reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani
  • Diinvestasikan dalam SBN

Dalam materi pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran DPR disebutkan akan ada pengenaan tarif yang lebih rendah atas harta yang diungkapkan secara sukarela.

“Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela … tanpa pengenaan sanksi, dan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara,” tulis pemerintah dalam materi tersebut. (DDTCNews/Kontan)

  • Kegiatan Ekonomi Strategis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemberian insentif pajak hanya akan diarahkan kepada kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier effect kuat. Nanti, Kementerian Keuangan akan menggandeng Kementerian Investasi dalam mengkaji insentif pajak 2022 tersebut.

Baca Juga: RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

"Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Menteri Investasi/BKPM di dalam terus meneliti apakah insentif fiskal benar-benar digunakan dan efektif," katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • KPP Berhenti Operasi

Dengan adanya reorganisasi instansi unit vertikal DJP ini, sebanyak 24 KPP Pratama yang dihentikan operasinya dan bergabung ke 24 KPP Pratama lain. Kemudian, sebanyak 9 unit kerja – berupa 1 Kanwil, 5 KPP Pratama, dan 3 KP2KP – berubah nama. Selain itu, ada 18 KPP Madya baru.

Untuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang dihentikan operasinya dapat mengecek KPP terdaftar yang baru sesuai dengan wilayah administrasi. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs web https://www.pajak.go.id/wilayah-administrasi.

Baca Juga: Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

“Mulai tanggal 24 Mei 2021, pelaksanaan kewajiban perpajakan Saudara/i dilakukan melalui KPP yang baru tersebut,” tulis DJP dalam laman resminya. (DDTCNews)

  • PPN Multitarif

Badan Anggaran DPR memberikan catatan khusus atas usulan pemerintah menerapkan skema PPN multitarif sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

Dalam reviu KEM-PPKF 2022, Badan Anggaran menilai PPN dengan tarif lebih dari satu berpotensi menyulitkan pemungutan dan lebih kompleks untuk diterapkan dibandingkan dengan skema PPN tarif tunggal seperti yang berlaku saat ini.

Baca Juga: Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10

"Adanya penerapan tarif yang berbeda akan berisiko terhadap kesalahan penerapan tarif. Selain itu, administrasi setiap transaksi bakal lebih sulit. Ini dapat berimplikasi berkurangnya efisiensi PPN," sebut Badan Anggaran. Simak ‘Singgung PPN Multitarif, Banggar DPR Beri Catatan Khusus’. (DDTCNews)

  • Tax Ratio

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak (tax ratio) pada 2022 atau lebih baik ketimbang target tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurutnya, konsistensi dalam reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi akan meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap.

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Rasio perpajakan pada 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37%-8,42% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dibandingkan dengan target pada APBN 2021 sebesar 8,18% PDB. Simak ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Harus Ditingkatkan’. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, vdp, pengampunan pajak, UU KUP, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:30 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Tinjau Lokasi KTT G-20 di Bali, Jokowi Bakal Lakukan Ini

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Presidensi G-20, Indonesia Tonjolkan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP