Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: Pendapatan Negara Harus Ditingkatkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Harus Ditingkatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi (kanan) bersiap meninggalkan ruang rapat usai menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara pada tahun depan harus ditingkatkan.

Dalam rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mencerminkan berbagai kebutuhan yang tidak mudah dikombinasikan karena terkadang masing-masing tujuan bisa berlawanan.

“Namun, kami akan terus melakukan suatu kebijakan yang hati-hati dan sangat menantang ini. Dari sisi fiskal, pendapatan negara harus ditingkatkan. Namun, kita juga tahu, kita dihadapkan pada pemulihan ekonomi yang masih sangat dini,” ujarnya, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Menurutnya, kombinasi kebijakan yang dijalankan sangat sulit karena pada satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan basis dan penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tetap harus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani memaparkan arah kebijakan perpajakan 2022 antara lain:

  1. inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha,
  2. perluasan basis perpajakan (seperti e-commerce dan cukai plastik),
  3. penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian,
  4. pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat.

Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan semakin selektif dan terukur dalam memberikan insentif pajak pada tahun depan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM akan terus bekerja sama untuk meneliti efektivitas penggunaan insentif. Simak 'Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak 2022 Bakal Lebih Selektif'.

Baca Juga: Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Sementara itu, arah kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan antara lain:

  1. optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan highest and best use (HBU),
  2. optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis dan efisiensi,
  3. peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU,
  4. penguatan tata kelola, proses bisnis, dan integrasi data,
  5. penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi.
  6. perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

Sri Mulyani berharap upaya pengumpulan PNBP juga dapat lebih pasti, transparan, dan akuntabel dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan
Topik : KEM-PPKF 2022, Sri Mulyani, pendapatan negara, pajak, PNBP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022

Bergerak Dinamis, Rupiah Kembali Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:01 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 18 Januari 2022: Sudah 5.271 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan