Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kerek Kepatuhan Pajak, Direncanakan Ada Program Sukarela Ungkap Harta

A+
A-
14
A+
A-
14
Kerek Kepatuhan Pajak, Direncanakan Ada Program Sukarela Ungkap Harta

Salah satu materi yang ditampilkan dalam rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (31/5/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Pemberian kesempatan pelaporan atau pengungkapan secara sukarela itu menjadi bagian dari program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program itu menjadi salah satu dari beberapa pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan.

Uraian tersebut terlihat dari materi pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, Sri Mulyani tidak memberikan penjelasan lebih detail.

Baca Juga: Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

“Saya rasa saya akan skip untuk penerimaan pajak. Nanti mungkin dibahas di Panja nomor 1,” ujar Sri Mulyani, Senin (31/5/2022).

Dalam materi yang ditampilkan terlihat kesempatan melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak dilakukan melalui dua skema.

Pertama, pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan tarif lebih tinggi dari tarif tertinggi pengampunan pajak. Ini berlaku atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak (tax amnesty).

Baca Juga: Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Kedua, pembayaran PPh dengan tarif normal. Skema ini berlaku atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019. Adapun pembayaran PPh pada kedua skema tanpa pengenaan sanksi.

“Dan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara,” demikian tulis pemerintah dalam materi tersebut.

Selain program peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditempuh dengan pemberian kesempatan secara sukarela untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, ada pula penguatan administrasi perpajakan.

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

Dalam aspek ini, dimungkinkan menghentikan penuntutan tindak pidana perpajakan dengan pembayaran sanksi administrasi. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk pemberhentian proses hukum perpajakan sekaligus sebagai upaya pemulihan pendapatan negara.

Selain itu, masih dalam penguatan administrasi perpajakan, pemerintah akan melakukan kerja sama penagihan pajak dengan negara mitra. Langkah ini ditempuh dengan pelaksanaan bantuan penagihan aktif kepada negara mitra atau permintaan bantuan penagihan pajak kepada mitra secara resiprokal.

Kemudian, pokok substansi lain terkait reformasi administrasi dan kebijakan adalah perluasan basis pajak. Hal ini ditempuh dengan pengenaan PPN multitarif dan penunjukkan pihak lain untuk memungut PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE). Kemudian, ada pengenaan carbon/environment tax.

Baca Juga: Sri Mulyani Mulai Sapih Insentif, Termasuk PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP

Selain itu, pemerintah juga ingin menciptakan keadilan dan kesetaraan. Hal ini ditempuh dengan penerapan alternative minimum tax (AMT) serta perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi. Terkait dengan penerapan AMT, wajib pajak badan dengan PPh terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum. (kaw)

Topik : KEM-PPKF 2021, Sri Mulyani, VDP, tax amnesty, PPN, AMT, PTE, SPT, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengumuman! Sri Mulyani Bakal Perpanjang Insentif PPh Final UMKM DTP

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Tak Ingin DJPb Cuma Jadi Kasir, Perlu Reformasi Jilid II

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online